Aekkanopan (ANTARA) -
Agenda sidang paripurna DPRD Labuhanbatu Utara membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labura Tahun 2021 berakhir dengan laporan Panitia Khusus (Pansus) melalui sidang paripurna yang digelar, Kamis.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD H Indra SB Simatupang SH MKn didampingi Wakil Ketua H Yusrial Suprianto Pasaribu ST tersebut, pansus melalui juru bicaranya Wiliater Marpaung menyampaikan 12 permintaan kepada Pemkab Labura.
Di antaranya adalah, Pertama meminta penyusunan LKPJ agar lebih memperhatikan data dengan melakukan sinkronisasi bersama OPD terkait. Kedua meminta Bupati Labura agar serius memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan kepala OPD menghadiri setiap rapat dengan DPRD.
Ketiga meminta Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah membuat pemetaan dan penambahan guru agama di sekolah. Keempat pembahasan data kependudukan dengan mitra terkait di Komisi A. Selanjutnya pansus meminta Bupati meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Keenam meminta Pemkab lebih arif dan bijaksana menjalankan roda pemerintahan. Terkait ketidakseragaman pencairan ADD dan Dana Desa membuat pemerintah desa tidak berjalan dengan lancar. Ketujuh, meminta Direktur RSUD memperhatikan pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan.
Kemudian meminta Dinas Perhubungan memperbaiki lampu jalan yang rusak karena pembayaran tetap berjalan. Selanjutnya meminta Kadis PU mengontrol pembangunan jalan-jalan karena banyak jalan yang rusak sebelum serah terima dari kontraktor.
Kesepuluh, Pansus juga meminta Pemkab Labura lebih intensif memberikan perhatian kepada petani kelapa sawit, terutama pemberian pupuk bersubsidi dan bantuan bibit. Kesebelas, meminta Pemkab agar memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya angka pengangguran di Labura yang pada 2020-2021 terjadi penambahan pengangguran sebanyak 2.533 orang.
Terakhir, pada sidang yang juga dihadiri Bupati Hendriyanto Sitorus SE MM dan Wabup H Samsul Tanjung ST MH itu, Pansus meminta Pemkab agar memberikan perhatian serius terhadap perencanaan masalah keuangan karena adanya peningkatan dana tidak terduga sebesar 64,31 persen.
