Binjai (ANTARA) - Wali Kota Binjai Amir Hamzah ikuti rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sumatera Utara secara virtual di Binjai Command Center, Rabu (23/2).
Dalam kegiatan itu wali kota didampingi oleh Asisten I Pemkot Binjai Ernawati, S.H dan Sekretaris Inspektorat Kota Binjai.
Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan Sumatera Utara telah mencanangkan wilayah bebas korupsi untuk wilayah demokrasi bersih dan melayani.
Menurutnya, koordinasi pencegahan dan pemberantasan ini sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai korupsi ini.
"Saya yakin ini menjadi keinginan bersama kita semua untuk membantu berjalannya tugas pokok KPK, yaitu dengan memutus rantai korupsi yang ada di sekitar kita," jelasnya.
Ia juga meminta seluruh pemimpin daerah yang hadir untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi terkait hal ini. Ia pun berharap tidak ada lagi pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi.
Pada kesempatan itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan seluruh kepala daerah untuk bisa menghindari korupsi.
Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dari negara maju terkait penanganan masalah ini, dan menjadi tugas tersendiri bagi para penyelenggara negara untuk mengatasinya.
Ia juga meminta kerjasama dari seluruh pejabat untuk dapat mendukung kerja KPK.
"KPK tidak bisa dan tidak mungkin bisa menjalankan pemberantasan korupsi jika tidak didukung bapak-ibu sekalian," paparnya.
"Tekankan komitmen yang tinggi untuk bisa mengontrol staf bapak dan ibu dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya praktek korupsi," jelasnya.
