Presiden: UU Cipta Kerja tidak hapus hak cuti

Presiden Joko Widodo menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis, (8/10/2020). Sebanyak 30 pelaku usaha kategori tersebut hadir dalam acara penyerahan. Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya. ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri. (ANTARA/BPMI Setpres/Kris)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meluruskan isu hoaks yang menyebutkan adanya penghapusan hak cuti dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya, saya tegaskan ini juga tidak benar," kata Presiden dalam konferensi pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat petang.

Presiden mengatakan hak cuti tetap dan dijamin.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut kehidupan pekerja akan membaik dengan UU Cipta Kerja

Pada kesempatan itu Presiden meluruskan sejumlah isu hoaks yang menimbulkan disinformasi publik dan menyebabkan terjadinya aksi massa besar di sejumlah wilayah di Tanah Air, Kamis (8/10).

Sejumlah isu hoaks yang dicermati Presiden antara lain soal penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral provinsi, soal penghapusan cuti, soal pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga penghapusan jaminan sosial dan penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Baca juga: Presiden bantah ada penghapusan upah minimum dalam UU Ciptaker

Presiden juga membantah isu yang menyebut UU Cipta Kerja melakukan resentralisasi kewenangan daerah kepada pusat.

Presiden menyampaikan perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah," jelasnya.