Medan (ANTARA) - Kebijakan yang diambil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol. Agus Andrianto dalam menjaga kondusivitas di Sumatera Utara dalam kasus demo mahasiswa layak dijadikan contoh nasional.
Penangguhan penahanan semua mahasiswa dalam kasus demo rusuh di DPRD Sumut, Selasa (25/9) layak telah memberikan suasana kesejukan pascademo mahasiswa yang juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Kebijakan seperti yang mesti dihormati bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan penangguhan penahanan seluruh mahasiswa melalui menunjukkan niat yang kuat dari Polda Sumut untuk menjaga kondusivitas Sumatera Utara yang berdampak positif secara nasional,”
Sumatera Utara adalah barometer eskalasi secara nasional. Jika daerah ini dapat dijaga kondusivitasnya maka akan banyak memberi dampak kepada situasi nasional.
Di Sumatera Utara ini memang diperlukan pendekatan pengamanan yang komprehensif, dengan strategi yang matang dan mumpuni. Tidak semata-mata tindakan koersif namun juga persuasif yang dipadukan dengan bijaksana, dengan tetap bertindak tegas. Bisa dibilang ini terlihat dari sikap Polda Sumut menangguhkan penahanan semua mahasiswa tersebut.
Penangguhan penahanan 56 mahasiswa yang ditahan polisi dalam kasus demo rusuh di DPRD Sumut tersebut setelah Kapoldasu dan unsur pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menggelar pertemuan di Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Jumat (27/9).
Daerah ini memang harus dibangun secara bersama dengan berkoordinasi lintas lembaga untuk berpartisipasi secara bersama menjaga kondusivitas.
Dengan adanya jaminan dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut artinya adalah tanggung jawab yang diambil dari apa yang dilakukan dalam aksi para mahasiswa. Untuk selanjutnya masing-masing pimpinan perguruan tinggi akan menggelar pertemuan dengan para mahasiswa dalam hal menjaga kondusivitas.
Ini adalah cara yang elegan dari Kapoldasu, yang bersinergi dengan para pimpinan perguruan tinggi dalam rangka menjaga kondusivitas daerah yang layak dijadikan contoh secara nasional.
*) Penulis Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” (STIK-P) Medan
