Pangdam I/BB: Cegah percaloan penerimaan calon prajurit

Medan (ANTARA) - Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah mengharapkan sidang parade Calon Taruna Akademi Militer Sumber Umum Panitia Daerah Kodam I/BB TA 2019 dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, hindari dan cegah terjadinya praktik pungutan liar dan percaloan dalam setiap penerimaan calon prajurit.

"Untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern dan tangguh, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia berbasis kompetensi guna mencapai standar kemampuan dan profesionalisme, berjiwa satria, militan dan loyal," kata Fadhilah pada penutupan sidang parade Calon Taruna Akademi Militer Sumber Umum Panitia Daerah Kodam I/BB, di Medan, Selasa.

Oleh karena itu, menurut dia, implementasi proses rekrutmen yang bersih, tranparan, objektif dan bebas KKN mutlak diperlukan.

Selain itu, konsisten dan bersikap tegas dengan tetap mengedepankan kepentingan organisasi TNI Angkatan Darat, serta tidak terpengaruh oleh atensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga generasi penerus TNI AD benar-benar berkualitas dan dapat diandalkan, ujar Fadhilah.

Ia juga mengingatkan, kepada para peserta sidang agar mempedomani norma dan aturan yang ada, sehingga sidang parade Taruna Akmil dapat berjalan lancar dan sukses, serta memperoleh calon prajurit yang dapat dibanggakan di jajaran TNI AD pada masa yang akan datang.



Pangdam selaku ketua sidang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta sidang dan pendukung, atas kerja keras dan kesungguhan dalam melaksanakan sidang parade ini.

"Saya pandang suatu kewajaran, seandainya ada suatu dinamika sidang yang belum sesuai dengan sasaran pembinaan dan norma, serta aturan yang telah digariskan," ucap jenderal bintang dua itu.

Namun, kata dia, tetap bisa menunjukkan sikap tegas dan arif, serta bijaksana sehingga yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingan TNI AD maupun bangsa dan negara.

Dengan berakhirnya sidang parade penerimaan Calon Taruna Akmil, saatnya untuk melakukan evaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan sidang yang dilaksanakan secara konsisten, jujur dan bertanggungjawab serta tranparans dan objektif.