"Dengan ada SOP dan sistem pengamanan, maka penanganan bencana alam dan gangguan keamanan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinir dengan baik,"ujarnya di Medan, Kamis.
Gubernur mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Menurut dia, dengan ada SOP dan sistem pengamanan, maka jelas siapa dan berbuat apa dalam penanganan bencana dan pengamanan.
Dengan jelas tugasnya masing -masing, maka penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinir dengan baik dan keamanan di Sumut semakin terjaga.
Gubernur mengakui, selama ini, penanganan bencana memang sudah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk TNI dan Polri.
Namun, pembagian tugas dan tanggung jawabnya belum jelas sehingga penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik walau anggarannya tersedia.
“Kedepan, saya berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi, sehingga perlu SOP penanganan bencana alam dan sistem pengamanan,"ujarnya.
Untuk pembuatan SOP penanganan bencana, Edy berharap Kodam I/BB menyiapkan konsep untuk selanjutnya dibahas bersama pihak terkait.
Setelah pembahasan rampung, maka akan disosialisasikan dan dibuat pelatihannya.
Sementara untuk sistem pengamanan menurut Edy, perlu bantuan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut untuk membuatkan juga SOP-nya.
"Jadi kalau ada gangguan keamanan seperti demonstrasi dan kerusuhan massal dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat sehingga tidak sampai membuat masyarakat resah,"ujar Edy Rahmayadi.
SOP sistem pengamanan diharapkan sudah dimiliki seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut.
Waka Polda Sumut, Brigjen Pol
Mardiaz Kusin Dwihananto menyambut baik pembuatan SOP penanganan bencana dan sistem keamanan itu.
"Polda Sumut siap untuk membantu pembuatan SOP sistem pengamanan walau diakui untuk mewujudkan hal itu membutuhkan pembahasan yang relatif panjang,"katanya.
Selama ini, ujar dia, yang masih ada sistem pengamanan objek vital.
"Dulu sudah pernah ada rencana membuat sistem pengamanan itu, tetapi belum dilanjutkan akibat membutuhkan pembahasan yang panjang karena antara lain harus menghitung jumlah orang, pergerakannya, hingga wilayah,” ujarnya.
Sedangkan untuk penanganan bencana, menurut Mardiaz, seluruh Kapolres dan para perwira di daerah sudah memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana sehingga tinggal perlu koordinasi saja
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut, Riadil Akhir Lubis mengakui, hingga saat ini memang belum ada SOP tentang penanganan bencana.
Namun, di setiap OPD sudah dibentuk tim reaksi cepat, yang siap turun begitu ada bencana.
Riadil juga mengaku bahwa BPBD Sumut hingga saat ini belum memiliki dana siap pakai untuk tanggap darurat yang siap digunakan seketika ada bencana.
"Dana siap pakai untuk tanggap darurat masih di BNPB.Butuh waktu paling cepat 3 - 4 hari kalau diperlukan karena harus ada surat menyurat dan proses administrasi,"katanya.***4***
Pewarta: Evalisa SiregarEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
