Pemuda Muhammadiyah Medan bantah terlibat deklarasi #2019gantipresiden

Medan, (Antaranews Sumut) - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan membantan memiliki keterlibatan dalam kepengurusan dan kepanitian deklrasi #2019gantipresiden yang digelar di daerah itu.
     
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Eka Putra Zakran di Medan, Kamis, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi jika pada 22 Juli akan ada kegiatan akbar berupa deklarasi #2019gantipresiden.
     
Pihaknya juga mendapatkan informasi, termasuk melalui media sosial jika organisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Medan disebut-sebut terlibat dalam kegiatan tersebut.
     
Karena itu, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan perlu memberikan penjelasan, sekaligus penegasan bahwa organisasi tersebut tidak memiliki keterlibatan sama sekali.
     
Sebagai organisasi kepemudaan, Pemuda Muhammadiyah tidak ingin terlibat dalam politik praktis dan lebih ingin memperkuat fungsi semula dalam mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat.
     
Apalagi, dalam waktu yang sama dan lokasi yang berdekatan, akan digelar juga deklarasi untuk mendukung keberlanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
     
"Kegiatannya bersamaan dan lokasinya berdekatan, itu bisa merusak ukhuwah," katanya didampingi pengurus lainnya seperti Padian Adi S. Siregar (Sekretaris), Muhammad Irsyad, Muhammad Sundus, dan Hidayat, (Wakil Ketua), serta Irsan Armadi, Hadi Panggabean, Amnur Rifai Dewirsyah, dan Ilham Syahputra (Wakil Sekretaris).
     
Meski menegaskan tidak terlibat, namun Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan tetap menghormati dan tidak mempermasalahkan kegiatan tersebut.

Namun, jika ada kader atau pengurus yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan menegaskan keterlibatan itu bukan mengatasnamakan organiusasi.

"Kalau ada kader atau pengurus yang ikut, itu bukan atas nama organisasi, melainkan pribadi," ujar Eka Putra.

Wakil Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Amnur Rifai Dewirsyah mengatakan, organisasi Pemuda Muhammadiyah memiliki struktur hingga tingkat pusat.

Untuk sikap politik strategis, terutama berkaitan dengan kepemimpinan nasional, pihaknya selalu mengacu pada keputusan dan instruksi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

"Jadi, kita bersifat menunggu atas putusan pusat," katanya.

Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Muhammad Sundus menambahkan, sebelum adanya putusan dari pengurus pusat, seluruh kader dan pengurus diingatkan agar tidak membawa nama organisasi.

"Kalau ada yang membawa-bawa atau mengatasnamakan, itu bukan kader Pemuda Muhammadiyah," katanya.