KPK-BPKP Supervisi Pencegahan Korupsi Di Langkat

Langkat, Sumut, 3/11 (Antara) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi Republik Indonesia bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan melakukan semiloka dan supervisi guna pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Kita berharap melalui semiloka dan supervisi ini, pencegahan korupsi dapat dilakukan," kata Pelaksana Harian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Adlinsyah Malik Nasution di Stabat, Selasa.

Menurut Adlinsyah, beberapa poin diantaranya untuk melihat tentang proses perencanaan dan anggaran di setiap daerah, serta pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.


Tiga hal itu ingin difokuskan dalam pemantauan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang membuat proses tidak berjalan sebagaimana mestinya.


Masih belum maksimalnya pelayanan publik di Tanah Air adalah penyebab Indonesia masih masuk dalam daftar negara terkorup, meskipun sebenarnya tindakan untuk memberantas korupsi sudah dilakukan secara maksimal.


Karena itu, pihaknya mengapreasi upaya Pemkab Langkat dalam memberhasilkan serta menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan maksimal dengan situasi tersebut.


Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Jasa Kontruksi dan Perdangangan BPKP Bambang Utoyo menjelaskan, pencegahan korupsi penting dilakukan karena korupsi sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.


Untuk menghilangkan praktik korupsi tersebut tidak mudah sehingga peran pemerintah daerah dengan niat yang kuat sangat diperlukan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


Bambang utoyo juga mengapresiasi atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemkab Langkat melalui Inspektorat terhadap hasil temuan dalam pengelolaan anggaran berupa kesalahan administrasi mau pun pemahaman peraturan.


"Kita menilai Pemkab Langkat telah memiliki komitmen yang kuat menuju pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran yang baik, sehingga diyakinkan terwujudnya good governance dan clean governance," katanya.


Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengatakan, pihaknya senantiasa berharap masukan dan saran yg objektif, tidak hanya dari KPK, tetapi dari seluruh elemen masyarakat demi Langkat yang lebih baik dengan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat.


"Kami sangat berapresiasi kepada KPK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Langkat, tindakan korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak tatanan negara," katanya.


Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk melaksanakan konsep "good goverment and clean governance" dengan ikhlas dan tekad kuat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.


"Kemauan yang kuat adalah kunci dari keberhasilan memberantas korupsi di segala lini. Untuk itu, seluruh SKPD harus serius mengikuti kegiatan sehingga dapat memahami dengan baik terkait materi dan paparan yang disampaikan agar dapat meringankan langkah kita semua menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik lagi," katanya. ***2***


(T.KR-IFZ/B/I023/I023) 03-11-2015 22:27:17