“Kami akan koordinasikan dengan Fraksi Nasdem se-kawasan Tapanuli untuk desakan ini. Bila perlu kita siap menggalang tanda tangan untuk meminta hal itu atau menggelar aksi solidaritas lainnya,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem Rezeki Hutabarat dalam agenda pertemuan Pemkab Dan DPRD menyoal pengembangan Bandara tersebut di ruang rapat mini DPRD setempat, semalam.
Kesepakatan seluruh Fraksi di DPRD Taput secara sependapat menilai jika pengembangan Bandara Silangit merupakan kebutuhan masyarakat Tapanuli Raya dalam meningkatkan akses transportasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah itu.
“Kami siap beraudiensi ke Komisi yang membidanginya di DPR RI, mempertanyakan dan mendukung Pemkab untuk memperjuangkan realisasi pengembangan Bandara Silangit,” ujar Ketua Komisi B Kasnur Silaban
Senada diungkapakan Frengki Simanjuntak dari Fraksi Hanura yang mengatakan jika eksekutif dan legislatif sudah solid. Dirinya berjanji akan mengkordinasikan hal tersebut kepada Ketua Frakasi Hanura se-kawasan Tapanuli.
Kesepakan DPRD dan Pemkab Taput tersebut diawali oleh kegerahan Bupati Nikson Nababan dalam menanggapi pernyataan Dirut PT Angkasa Pura (Persero) Budi Karya Sumadi soal poin kendala pengembangan Bandar Udara Silangit yang dilansir sejumlah media.
“Pernyataan tersebut sangat bertolak-belakang, sebab acuan mereka berdasarkan data Lembaga Surveyor Indonesia, konsultan ITB, juga pernyataan pengambil-alihan yang menyebutkan jika bandara silangit memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bandara Internasional sebagai alternatif pintu gerbang menuju Sumatera Utara selain bandara Polonia dalam surat AP II tertanggal 19 April 2012 yang ditujukan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan,” kata Nikson.
Kader PDI Perjuangan itu berterimakasih kepada para wakil rakyat. Atas kesepakatan dan kesatuan persepsi untuk bersama mendesak pengembangan Bandara Silangit. Sebab, menurutnya, alangkah mubajir seluruh pencapaian program pembangunan Tapanuli khususnya Tapanuli Utara jika Silangit tidak jadi dikembangkan.
Nikson menegaskan jika pelepasan lahan tetap menjadi poin kendala bagi AP II, maka Pemkab atas persetujuan DPR siap mengambil-alih pembelian tanah warga.
Pewarta: Rinto Aritonang:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
