Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Minggu mengatakan, jika dilihat dari fenomena selama ini, ada indikasi kuat jika data kemiskinanan tersebut sengaja "dipermainkan".
Untuk memberikan kesan keberhasilan, pemerintah daerah (pemda) sering menunjukkan data tentang penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan.
Namun dalam realitanya, jumlah warga miskin justru tetap banyak, sehingga menimbulkan tidak adanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
"Kelompok yang meminta juga semakin banyak. Mulai dari pengemis jalanan hingga 'pengemis elite'," ucapnya.
Tanpa bermaksud menuding, politisi PDI Perjuangan itu mengambil contoh data kemiskinan yang disampaikan Pemprov Sumut tahun 2009 yang mencapai sekitar 11 persen lebih.
Dalam empat tahun, Pemprov Sumut mengklaim telah menurunkan angka kemiskinan tersebut menjadi sekitar sembilan persen dari sekitar 13 juta jiwa penduduk.
"Program apa yang telah dibuat, sehingga angka tersebut bisa turun drastis," ujarnya, mempertanyakan.
Namun uniknya, dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Medan, data kemiskinan itu kembali naik menjadi 11,3 persen.
Sebagai wakil rakyat yang dua kali dipercaya menjadi Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sumut, ia mengaku heran dengan data kemiskinan tersebut.
"Saya khawatir angka-angka itu 'dikomersilkan'," imbuh Brilian Moktar.
Menurut dia, indikasi data kemiskinan yang dipermainkan tersebut juga dapat dilihat dari data penerima raskin yang diajukan pemkab dan pemkot.
Meski menyampaikan data penurunan angka kemiskinan, tetapi pengajuan jumlah warga yang berhak menerima raskin ke Bulog tidak pernah berkurang.
"Setiap tahun, kemiskinan berkurang, tetapi penerima raskin justru tetap banyak, malah bertambah," tukasnya.
Ia menambahkan, data kemiskinan yang terkesan sengaja diturunkan tersebut telah "meninabobokkan" masyarakat, sehingga sering lupa dengan kondisi nyata.
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam pendataan kinerja pembangunan diharapkan tidak sekadar menerima data, melainkan perlu mengecek di lapangan untuk menyesuaikannya dengan kondisi sebenarnya.
Alumni Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut, menduga data kemiskinan itu sangat perlu dicek ulang karena jarang di-"update".
"Salah satunya adalah data penerima raskin. Banyak laporan, orang yang sudah mati pun masih dimasukkan sebagai penerima raskin," ujar Brilian.
***4***
Chandra HN
(T.I023/B/C. Hamdani/C. Hamdani) 03-05-2015 12:41:09
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
