"Dari laporan kinerja yang ada, serapannya masih jauh di bawah harapan," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Sudirman Halawa di Medan, Senin.
Menurut Sudirman, pihaknya telah memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi E DPRD Sumut untuk mendiskusikan serapan anggaran di instansi masing-masing.
SKPD dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RS Jiwa, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Biro Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Hanya pimpinan Dinas Pendidikan, RS Jiwa, Bapemas, dan Biro Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Lima pimpinan SKPD lain tidak hadir," katanya.
Ia mengatakan, dari laporan SKPD yang hadir dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi E DPRD Sumut mengaku kecewa dengan serapan anggaran yang berhasil dicapai karena belum mencapai 30 persen.
Serapan anggaran Dinas Pendidikan hingga akhir Mei hanya mencapai 25,76 persen atau Rp26,731 miliar dari pagu anggaran Rp201,67 miliar.
Kemudian, serapan anggaran RS Jiwa lebih rendah yakni 21,634 persen atau Rp3,136 miliar dari pagu anggaran Rp16,452 miliar.
Sedangkan serapan anggaran Bapemas mencapai 29 persen yakni Rp2,171 miliar dari pagu anggaran Rp7,435 miliar.
Pihaknya merasa kecewa dengan tingkat serapan tersebut karena mampu melebihi 30 persen sebagai merupakan target minimal yang menjadi kesepakatan bersama.
DPRD Sumut belum mengetahui tingkat serapan anggaran di Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan BPBD karena pimpinannya tidak hadir dalam rapat tersebut.
"Bagaimana mau tahu serapannya, pimpinannya saja tidak hadir," kata politisi Partai Golkar itu.
Pihaknya menyesalkan ketidakhadiran pimpinan lima SKPD tersebut karena menyebabkan rapat itu dapat membahas secara tuntas tentang upaya peningkatan serapan anggaran.
"Kalau anak buah (yang hadir), mereka bukan yang memutuskan. Nanti, mereka bilang akan bertanya lagi dengan atasan," kata Sudirman.
Pihaknya mengharapkan seluruh SKPD yang menjadi mitra Komisi E DPRD Sumut secepatnya menjalankan program yang telah ditetapkan untuk meningkatkan serapan anggaran.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses pelelangan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.
"Itu bukan hanya untuk meningkatkan serapan anggaran saja, melainkan untuk mempermudah pembahasan anggaran. Apalagi pembahasan APBD Perubahan semakin dekat," ujar Sudirman. ***1***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
