Rapat dipimpin Ketua Komisi C, H.Marelelo Siregar, dihadiri anggotanya, Hakim Tjoa Kian Lie, Encen Sitorus, Danil Karo Karo, Hj.Nesi Ariyani, dan Afrizal Zulkaranain. Turut hadir Asisten-II Pemkot Tanjungbalai, H.Husinuddin dan Kepala BPS, Aulia Mufridah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, Aulia Mufridah menjelaskan pada tahun 2011 BPS Kabupaten/Kota se Indonesia melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam lembar quisoner berdasarkan petunjuk teknis BPS Pusat.
Hasil pendataan disampaikan kepada BPS Pusat untuk diteruskan kepada Tim Nasional Penyelenggara Penanggulan Kemiskinan (TNP2K). Dengan metodelogi tersendiri TNP2K mengolah data tersebut untuk menentukan masyarakat penerima BLSM.
Lebih lanjut, tentang adanya masyarakat miskin tidak terdata dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran, menurut dia penetapannya oleh TNP2K. Aulia sendiri mengaku tidak mengetahui apa penyebabnya,
"karena data masyarakat penerima BLSM diterbitkan TNP2K dan disalurkan melaui kantor pos.Kemungkinan, dalam kurun waktu dua tahun, masyarakat yang tadinya miskin berubah menjadi kaya atau sebaliknya, yang tau persis penyebab sebenarnya adalah TNP2K", katanya.
Menurut Asisten-II Pemkot Tanjungbalai, H.Husinuddin, karena data penerima diterbitkan TNP2K, pengalihan BLSM dari keluarga yang tidak pantas kepada yang dianggap berhak sebagaimana desakan Komisi C, harus melalui mekanisme, yaitu musyawarah Kelurahan sesuai instruksi Mendagri Nomor 541/3150/SJ, tahun 2013.
BLSM ditetapkan pemerintah pusat melalui TNP2K, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengalihkan begitu saja. Untuk pengalihan ada proses yang harus dijalani, dan itu tidak semudah membalik telapak tangan", katanya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Komisi C, H.Maralelo menghimbau agar Pemkot Tanjungbalai mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi gejolak ditengah-tengah masyarakat, terutama keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.
"Untuk mengatasi gejolak sosial masyarakat, eksekutif hendaknya memberikan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan BLSM ini, karena ini merupakan tanggungjawab bersama", katanya. (yan)
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
