"Modal awal yang diharapkan DPRD Sumut di atas Rp25 miliar itu dimaksudkan agar PPKD bisa menjamin kredit koperasi, pengusaha kecil dan menengah lebih banyak lagi," kata Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan IX Mikael Budisatrio, di Medan, Kamis.
Permintaan anggota DPRD Sumut agar modal awal PPKD di atas Rp25 miliar dinyatakan dan dibahas dalam rapat pembahasan soal pembentukan PPKD.
"Pembentukan PPKD Sumut memang masih dalam tahap rapat pleno di DPRD Sumut dengan harapan peraturan daerah (perda) tentang PPKD itu bisa segera dikeluarkan sehingga perusahaan tersebut dapat dioperasikan juga pada tahun ini," katanya.
PPKD diharapkan bisa semakin meningkatkan jumlah dan kinerja kerja pelaku usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah, karena perusahaan itu bisa menjadi penjamin kredit pelaku usaha.
Dengan PPKD, maka hambatan koperasi dan UMKM mendapat kredit perbankan seperti selama ini bisa ditekan.
Koperasi dan UMKM sering terganjal mendapat kredit perbankan karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk bisa mendapatkan kredit.
"Dengan jaminan PPKD tentunya perbankan lebih yakin memberikan kredit, meski kewajiban membayar utang ke bank itu tetap tanggung jawab pengusaha koperasi dan UMKM," katanya.
Dalam penjaminan, PPKD memang tidak akan memberikan jaminan 100 persen, tetapi sebagian ditanggung oleh bank pemberi kredit.
"PPKD dipastikan meraih laba dari premi dan keuntungan lain dari bank yang menjalin kerja sama penjaminan kredit itu dan bank juga untung karena nasabahnya bertambah banyak," katanya.
Sementara pengusaha koperasi dan UMKM bisa semakin maju karena kebutuhan modalnya teratasi.
Mikael juga mengakui modal awal PPKD itu bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sumut sendiri berkeinginan membuat PPKD karena melihat keberhasilan PPKD di Jatim yang didirikan sejak 2010.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut Firsal Ferial Mutyara menyebutkan, potensi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah ini termasuk kinerja perbankan sangat besar.
"Kalau dewasa ini penerapan koperasi dan UMKM dalam kredit perbankan Sumut masih hanya 25 persen, itu masih sangat sedikit dibandingkan potensinya," katanya. ***3***
(T.E016/B/E.K. Sinoel/E.K. Sinoel)
Pewarta: Evalisa Siregar:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
