Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat atau akrab dipanggil JTP menepis isu adanya perampingan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ketika nanti terpilih menjadi Bupati Tapanuli Utara.

"Itu kan program pemerintah pusat yang harus diamankan, jadi kalau ada isu bila kami terpilih menjadi bupati Tapanuli Utara akan mengevaluasi P3K, justru kami akan mengamankan posisi mereka sebagai pegawai pemerintah yang diangkat sesuai regulasi," ungkapnya di Tarutung, Kamis (5/9).

Disebutkan, P3K adalah pegawai yang diangkat dari tenaga honorer dan telah mengabdi sebelumnya di Pemkab Taput yang kemudian diangkat melalui seleksi.

Dia menyayangkan bila ada pihak pihak yang sengaja menyebarkan isu pasangan JTP–Dens akan melakukan perampingan P3K ketika terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Taput.

"Itu isu bohong yang sarat sebagai kampanye hitam yang sengaja di henduskan, isu ini kita tepis dengan tegas. Dan bila Tuhan mengijinkan kami terpilih memimpin Taput kita akan mengamankan P3K," ujarnya.

Harapnya, para pegawai honorer yang diangkat menjadi P3K sebagai program pemerintah pusat senantiasa bekerja dengan baik, berbakti untuk masyarakat dan jangan sampai resah oleh isu miring yang tidak bisa pertanggungjawaban kebenarannya.

JTP juga mengajak P3K di Tapanuli Utara sama-sama agar bersama-sama membangun Taput melalui tupoksi dan tugas yang diemban masing-masing.

Seperti diketahui, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K di Tapanuli Utara terdapat sebanyak kurang lebih 3000 orang yang mengabdi di berbagai instansi di lingkungan Pemkab Taput.

Pewarta: Rinto Aritonang

Editor : Azhari


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024