Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, para calon kepala daerah (Cakada) dinilai akan semakin gencar mengumbar janji-janji politik untuk menarik simpati masyarakat. Namun, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji yang belum tentu terealisasi.
Dalam berbagai kesempatan terutama saat masa kampanye nanti, para Cakada seringkali menjanjikan berbagai program yang menggiurkan, seperti peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pendidikan gratis.
Namun, berdasarkan pengalaman pada Pilkada sebelumnya, tidak sedikit dari janji-janji tersebut yang hanya menjadi angin lalu setelah kandidat terpilih.
Menurut dosen STIK-P Medan Dr. Arianda Tanjung SIKom, M.Kom.I, masyarakat harus lebih bijak dalam menilai janji-janji politik tersebut.
"Janji politik memang menjadi bagian dari strategi kampanye, tetapi masyarakat harus cerdas dalam memilah mana yang realistis dan mana yang hanya sekadar untuk menarik suara,"ujar Dosen Komunikasi Politik ini.
Arianda juga menambahkan bahwa masyarakat perlu melihat track record atau rekam jejak para calon kepala daerah.
"Lihat bagaimana kinerja mereka di posisi sebelumnya, apakah ada janji yang benar-benar terealisasi atau tidak. Ini penting untuk mengukur integritas dan komitmen mereka," tambahnya.
Tidak hanya itu, kata Arianda, peran media massa juga sangat krusial dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada publik.
Media diharapkan tidak hanya menjadi corong kampanye bagi para Cakada, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis terhadap setiap janji yang diucapkan.
"Menjelang hari pemungutan suara, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah-daerah yang ada Indonesia, khususnya Sumut ke depan," tutup Arianda.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Dalam berbagai kesempatan terutama saat masa kampanye nanti, para Cakada seringkali menjanjikan berbagai program yang menggiurkan, seperti peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pendidikan gratis.
Namun, berdasarkan pengalaman pada Pilkada sebelumnya, tidak sedikit dari janji-janji tersebut yang hanya menjadi angin lalu setelah kandidat terpilih.
Menurut dosen STIK-P Medan Dr. Arianda Tanjung SIKom, M.Kom.I, masyarakat harus lebih bijak dalam menilai janji-janji politik tersebut.
"Janji politik memang menjadi bagian dari strategi kampanye, tetapi masyarakat harus cerdas dalam memilah mana yang realistis dan mana yang hanya sekadar untuk menarik suara,"ujar Dosen Komunikasi Politik ini.
Arianda juga menambahkan bahwa masyarakat perlu melihat track record atau rekam jejak para calon kepala daerah.
"Lihat bagaimana kinerja mereka di posisi sebelumnya, apakah ada janji yang benar-benar terealisasi atau tidak. Ini penting untuk mengukur integritas dan komitmen mereka," tambahnya.
Tidak hanya itu, kata Arianda, peran media massa juga sangat krusial dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang kepada publik.
Media diharapkan tidak hanya menjadi corong kampanye bagi para Cakada, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis terhadap setiap janji yang diucapkan.
"Menjelang hari pemungutan suara, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah-daerah yang ada Indonesia, khususnya Sumut ke depan," tutup Arianda.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024