Penjabat Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing menghadiri agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang berlangsung di Jakarta.
"Hari ini, saya menghadiri agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta," terang Pj Bupati Dimposma, Senin (8/7).
Berdasarkan keterangan tertulis Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI yang diterima Antara di Tapanuli Utara menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK, melalui pemeriksaannya.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan
berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan
pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Disebutkan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2023 yang merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016.
"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras
pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.
Presiden RI, Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP.
"Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Menurut Jokowi, opini WTP bukanlah merupakan prestasi melainkan kewajiban.
"WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Ini uang rakyat, uang negara, harus merasa tiap tahun pasti diaudit," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Hari ini, saya menghadiri agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta," terang Pj Bupati Dimposma, Senin (8/7).
Berdasarkan keterangan tertulis Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI yang diterima Antara di Tapanuli Utara menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK, melalui pemeriksaannya.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan
berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan
pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Disebutkan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2023 yang merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016.
"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras
pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.
Presiden RI, Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP.
"Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Menurut Jokowi, opini WTP bukanlah merupakan prestasi melainkan kewajiban.
"WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Ini uang rakyat, uang negara, harus merasa tiap tahun pasti diaudit," tukasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024