Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan yang ada di daerah terutama yang berada di desa sehingga dapat menjalankan tata kelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemprov Sumut Dwi Endah Purwanti pada kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Medan, Kamis.
"Bimbingan teknis ini ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada pengelola perpustakaan desa. Dengan tujuan agar peserta bisa menyelenggarakan layanan perpustakaan daerah yang melibatkan masyarakat," ujar Dwi Endah Purwanti.
Menurut dia, pengelola perpustakaan desa harus dibekali pemahaman terkait tata kelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan sehingga mampu menciptakan perpustakaan yang dapat digemari masyarakat.
"Hal itu juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan ini sangat sangat luar biasa, mudah-mudahan, kegiatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh para peserta," ," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga dapat menjadi sebuah terobosan yang baru bagi pengelolaan perpustakaan karena pengelolaan perpustakaan di Sumut belum terkoordinir dan bersinergi dengan baik.
"Melalui bantuan Perpustakaan Nasional diharapkan bisa mengoptimalkan fungsi perpustakaan desa yang ada di Sumut, sehingga program ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Syarif Bando mengatakan bimbingan teknis yang diikuti sebanyak 28 peserta ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap perpustakaan yang di Indonesia.
Menurut dia, pandangan masyarakat terhadap perpustakaan yang sebelumnya statis dapat berubah menjadi dinamis dengan ruang lingkup pelayanan meliputi aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
"Kita berharap cakupannya menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya pada ruang lingkup sekolah, melainkan juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran tingkat literasi ini sebenarnya harus dibedakan pada saat pengukuran literasi di sekolah dan pengukuran literasi di masyarakat," kata dia.
Syarif menilai parameter yang dipakai untuk meningkatkan literasi adalah mengajak masyarakat memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu ada solusi-nya dengan berbasis pada bahan bacaan di perpustakaan.
"Bagi masyarakat umum yang kemudian karena keterbatasan, alasan mereka sudah punya keluarga, usia sudah lanjut tidak mungkin lagi ke bangku pendidikan, maka harus dibuka ruang oleh pengelola perpustakaan," ujarnya.
"Untuk itu, dilatih secara khusus dan berjenjang. Ini adalah pelatihan dan nanti mereka harus membuat program. Kemudian nanti ada kelanjutannya dan seterusnya," kata dia.
Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi digelar selama empat hari yang diikuti sebanyak 28 peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemprov Sumut Dwi Endah Purwanti pada kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Medan, Kamis.
"Bimbingan teknis ini ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada pengelola perpustakaan desa. Dengan tujuan agar peserta bisa menyelenggarakan layanan perpustakaan daerah yang melibatkan masyarakat," ujar Dwi Endah Purwanti.
Menurut dia, pengelola perpustakaan desa harus dibekali pemahaman terkait tata kelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan sehingga mampu menciptakan perpustakaan yang dapat digemari masyarakat.
"Hal itu juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan ini sangat sangat luar biasa, mudah-mudahan, kegiatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh para peserta," ," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga dapat menjadi sebuah terobosan yang baru bagi pengelolaan perpustakaan karena pengelolaan perpustakaan di Sumut belum terkoordinir dan bersinergi dengan baik.
"Melalui bantuan Perpustakaan Nasional diharapkan bisa mengoptimalkan fungsi perpustakaan desa yang ada di Sumut, sehingga program ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Syarif Bando mengatakan bimbingan teknis yang diikuti sebanyak 28 peserta ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap perpustakaan yang di Indonesia.
Menurut dia, pandangan masyarakat terhadap perpustakaan yang sebelumnya statis dapat berubah menjadi dinamis dengan ruang lingkup pelayanan meliputi aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
"Kita berharap cakupannya menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya pada ruang lingkup sekolah, melainkan juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran tingkat literasi ini sebenarnya harus dibedakan pada saat pengukuran literasi di sekolah dan pengukuran literasi di masyarakat," kata dia.
Syarif menilai parameter yang dipakai untuk meningkatkan literasi adalah mengajak masyarakat memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu ada solusi-nya dengan berbasis pada bahan bacaan di perpustakaan.
"Bagi masyarakat umum yang kemudian karena keterbatasan, alasan mereka sudah punya keluarga, usia sudah lanjut tidak mungkin lagi ke bangku pendidikan, maka harus dibuka ruang oleh pengelola perpustakaan," ujarnya.
"Untuk itu, dilatih secara khusus dan berjenjang. Ini adalah pelatihan dan nanti mereka harus membuat program. Kemudian nanti ada kelanjutannya dan seterusnya," kata dia.
Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi digelar selama empat hari yang diikuti sebanyak 28 peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024