Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melestarikan wisata alam yang dimiliki karena sangat berdampak terhadap perekonomian.

"Dengan adanya wisata alam pasti akan ada peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Hassanudin saat mengunjungi objek wisata Air Terjun Aek Sijorni di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurut dia wisata alam yang dimiliki Sumatera Utara merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya masyarakat sekitar.

"Ini anugerah Ilahi, yang sangat indah, harus tetap kita jaga bersama, agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumut khususnya Tapanuli Selatan," kata dia.

Selain itu, Hassanudin meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terus menggencarkan sosialisasi kelestarian wisata alam sehingga masyarakat dapat berkontribusi terhadap pariwisata di Sumatera Utara.

"Apalagi wisata alam Aek Sijorni ini sudah viral dan menjadi destinasi unggulan masyarakat Tapanuli Selatan," sebut dia.

Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu berharap dengan kunjungan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ke wisata alam di wilayahnya dapat memberikan dampak yang positif bagi wisata di Tapanuli Selatan.

“Kami merasa bangga sekali, Bapak Pj Gubernur hadir bersama rombongan dan mandi berbaur dengan pengunjung lainnya. Walau tempat wisata ini sudah viral, kami berharap kehadiran Bapak Pj Gubernur memberikan efek yang lebih baik lagi untuk kemajuan Tapsel ke depannya," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatasi pungutan liar (pungli) di objek wisata di wilayah masing-masing demi menjaga iklim pariwisata.

"Kalau pungli ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga berpotensi pergi," ujar Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara Zumri Sulthony.

Disbudparekraf Sumut sudah memberitahukan soal pemberantasan pungli tersebut kepada Dinas Pariwisata di kabupaten dan kota di provinsi itu.

Ia menjelaskan upaya menghapus pungli di lokasi wisata sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten dan kota karena hal itu berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.

"Upaya melawan pungli bisa melalui peraturan yang dibuat pemerintah kabupaten dan kota. Saya sudah memprogramkan agar semua pihak duduk bersama membicarakan pungli ini," kata Zumri.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024