Pj Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe menghadiri rapat koordinasi (rakor) penguatan sinergi antara KPK, Kemendagri, BPKP dan pemerintah daerah di Wilayah I di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (28/3)
Letnan Dalimunthe dalam kesempatan itu , menyampaikan bahwa pemerintah daerah khususnya Kota Padangsidimpuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya untuk menyukseskan pembangunan pusat dan daerah selaras.
"Pada intinya Pemkot Padangsidimpuan siap selaras dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan ingin menyukseskan terhadap monitoring center for prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Letnan.
Di Pembukaan Rakor tersebut, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanudin mengatakan ada banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semuanya itu, merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.
“Pemprovsu juga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemiskinan dengan tepat dan cepat yang tersebar di berbagai kegiatan lintas OPD”, ujar Hasanuddin pasca menerima penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Letnan Dalimunthe dalam kesempatan itu , menyampaikan bahwa pemerintah daerah khususnya Kota Padangsidimpuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya untuk menyukseskan pembangunan pusat dan daerah selaras.
"Pada intinya Pemkot Padangsidimpuan siap selaras dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan ingin menyukseskan terhadap monitoring center for prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Letnan.
Di Pembukaan Rakor tersebut, Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanudin mengatakan ada banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semuanya itu, merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.
“Pemprovsu juga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemiskinan dengan tepat dan cepat yang tersebar di berbagai kegiatan lintas OPD”, ujar Hasanuddin pasca menerima penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024