Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kembali meraih penghargaan Adipura kategori Kota Kecil untuk ke-17 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong kepada Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar di Auditorium Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa.
Wakil Presiden RI KH Ma'aruf Amin yang hadir dalam kesempatan itu menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
"Di tahun 2025 kita menetapkan target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan nol sampah nol emisi di tahun 2050," katanya.
Untuk itu demi mewujudkan target-target tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir.
"Sistem terintegrasi ini tidak hanya membutuhkan terobosan-terobosan yang implementatif, tetapi juga menuntut kinerja optimal pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan terus berkembang. Bahkan menurutnya, pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional, sehingga memerlukan dukungan teknologi modern.
"Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong kepada Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar di Auditorium Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa.
Wakil Presiden RI KH Ma'aruf Amin yang hadir dalam kesempatan itu menyoroti masalah pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
"Di tahun 2025 kita menetapkan target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan nol sampah nol emisi di tahun 2050," katanya.
Untuk itu demi mewujudkan target-target tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir.
"Sistem terintegrasi ini tidak hanya membutuhkan terobosan-terobosan yang implementatif, tetapi juga menuntut kinerja optimal pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan terus berkembang. Bahkan menurutnya, pengelolaan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan secara konvensional, sehingga memerlukan dukungan teknologi modern.
"Saya minta pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan berbasis teknologi ramah lingkungan," katanya.
Editor : Michael Teguh Adiputra S
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024