Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan Asistensi Peningkatan Standar Pelayanan Publik (APSPP) yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, melalui peningkatan kinerja di bidang pelayanan publik.
Kegiatan itu dilaksanakan di Fave Hotel Medan dengan narasumber dari Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Asisten Adm Umum Langkat, Senin (4/3).
Dikesempatan itu Faisal Hasrimy menghimbau kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik agar mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem, pemanfaatan berbagai teknologi informasi yang memungkinkan dapat di akses dengan mudah dan efesien.
"Khususnya pelayanan dasar seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan dan pelayanan kesehatan," sebutnya.
"Namun hal terpenting yang harus perhatikan adalah bahwa seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat menciptakan inovasi terbaru dalam melayani masyarakat," harapnya.
Kabag Organisasi Beny Sukmaria Ginting dikesempatn itu menyampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat akan kembali mengadakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Adapun peserta penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan terhadap 10 perangkat daerah, 10 kecamatan dan 10 puskesmas yang menjadi lokus penilaian internal pada tahun 2024.
Beni juga menyampaikan capaian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 kita berada pada zona Kuning dengan poin 80,28 dan Tahun 2022 Langkat berhasil masuk ke zona Hijau dengan poin perolehan 87,80 dan selanjutnya tahun 2023 Langkat kembali zona hijau dan mendapatkan kualitas predikat tertinggi dengan poin 91,40.
Secara terpisah Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Langkat Heri Widiyanto sangat menyesalkan berbagai kegiatan Pemkab Langkat banyak dilaksanakan di Medan.
Padahal banyak tempat di Langkat ini yang bisa dimamfaatkan untuk berbagai pelatihan ataupun apa namanya. Kita inginkan peningkatan PAD namun berbagai kegiatan dilaksanakan di luar Langkat.
"Ini benar-benar sangat memprihatinkan dan meminta Pj Bupati Langkat, agar segera mengevaluasi kegiatan lanjut bila keluar dari Langkat," harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Kegiatan itu dilaksanakan di Fave Hotel Medan dengan narasumber dari Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Asisten Adm Umum Langkat, Senin (4/3).
Dikesempatan itu Faisal Hasrimy menghimbau kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik agar mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem, pemanfaatan berbagai teknologi informasi yang memungkinkan dapat di akses dengan mudah dan efesien.
"Khususnya pelayanan dasar seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan dan pelayanan kesehatan," sebutnya.
"Namun hal terpenting yang harus perhatikan adalah bahwa seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat menciptakan inovasi terbaru dalam melayani masyarakat," harapnya.
Kabag Organisasi Beny Sukmaria Ginting dikesempatn itu menyampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat akan kembali mengadakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Adapun peserta penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan terhadap 10 perangkat daerah, 10 kecamatan dan 10 puskesmas yang menjadi lokus penilaian internal pada tahun 2024.
Beni juga menyampaikan capaian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 kita berada pada zona Kuning dengan poin 80,28 dan Tahun 2022 Langkat berhasil masuk ke zona Hijau dengan poin perolehan 87,80 dan selanjutnya tahun 2023 Langkat kembali zona hijau dan mendapatkan kualitas predikat tertinggi dengan poin 91,40.
Secara terpisah Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Langkat Heri Widiyanto sangat menyesalkan berbagai kegiatan Pemkab Langkat banyak dilaksanakan di Medan.
Padahal banyak tempat di Langkat ini yang bisa dimamfaatkan untuk berbagai pelatihan ataupun apa namanya. Kita inginkan peningkatan PAD namun berbagai kegiatan dilaksanakan di luar Langkat.
"Ini benar-benar sangat memprihatinkan dan meminta Pj Bupati Langkat, agar segera mengevaluasi kegiatan lanjut bila keluar dari Langkat," harapnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024