Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Sumatera Utara Safruddin mengatakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 yang diusulkan pemerintah pusat akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih melakukan penghitungan kekuatan kas daerah, untuk menampung anggaran pada rekrutmen PPPK, pada tahun 2024," ujar Safruddin, di Medan, Selasa.
Ia mengatakan PPPK yang akan direkrut tersebut akan menjadi tanggung jawab setiap daerah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi PPPK yang ada di Sumut.
"Dengan menghitung keuangan daerah, baru tahu, berapa kesanggupan dari Pemprov Sumut membuka formasi PPPK sesuai dengan kuota, yang dibutuhkan," kata Safruddin.
Safruddin mengungkapkan dari APBD sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk belanja pegawai hanya 30 persen dari total keseluruhan. Untuk itu, tidak boleh gaji pegawai ASN dan PPPK di suatu daerah, lebih dari angka tersebut.
"Bila keuangan daerah Sumut tidak mampu menampung rekrutmen PPPK. Pemprov Sumut akan mengambil kuota CASN yang akan ditetapkan. Karena, CASN keseluruhan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Semua masih dalam pembahasan secara internal saat ini," sebutnya
Namun, kendati demikian, pihaknya masih menghitung keuangan kas daerah untuk menampung anggaran pada rekrutmen PPPK pada tahun 2024.
"Makanya, kita kalkulasi dulu kemampuan keuangan. Kami sudah udah dapat juga kabar dari BKAD, bahwa untuk kuota masih harus kita diskusikan secara matang," sebutnya.
Diketahui, pemerintah akan melakukan rekrutmen 2,3 juta aparatur sipil negara. Dari jumlah itu terdiri atas perekrutan 690.000 pegawai negeri sipil dan 1,6 juta perekrutan pegawai pemerintah pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih melakukan penghitungan kekuatan kas daerah, untuk menampung anggaran pada rekrutmen PPPK, pada tahun 2024," ujar Safruddin, di Medan, Selasa.
Ia mengatakan PPPK yang akan direkrut tersebut akan menjadi tanggung jawab setiap daerah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi PPPK yang ada di Sumut.
"Dengan menghitung keuangan daerah, baru tahu, berapa kesanggupan dari Pemprov Sumut membuka formasi PPPK sesuai dengan kuota, yang dibutuhkan," kata Safruddin.
Safruddin mengungkapkan dari APBD sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk belanja pegawai hanya 30 persen dari total keseluruhan. Untuk itu, tidak boleh gaji pegawai ASN dan PPPK di suatu daerah, lebih dari angka tersebut.
"Bila keuangan daerah Sumut tidak mampu menampung rekrutmen PPPK. Pemprov Sumut akan mengambil kuota CASN yang akan ditetapkan. Karena, CASN keseluruhan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Semua masih dalam pembahasan secara internal saat ini," sebutnya
Namun, kendati demikian, pihaknya masih menghitung keuangan kas daerah untuk menampung anggaran pada rekrutmen PPPK pada tahun 2024.
"Makanya, kita kalkulasi dulu kemampuan keuangan. Kami sudah udah dapat juga kabar dari BKAD, bahwa untuk kuota masih harus kita diskusikan secara matang," sebutnya.
Diketahui, pemerintah akan melakukan rekrutmen 2,3 juta aparatur sipil negara. Dari jumlah itu terdiri atas perekrutan 690.000 pegawai negeri sipil dan 1,6 juta perekrutan pegawai pemerintah pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024