Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik meminta APBD Kota Medan 2024 sebesar Rp8,02 triliun lebih harus prioritaskan bagi kebutuhan publik di daerah ini.
"Anggaran cukup besar itu agar dialokasikan ke bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan program-program sosial lainnya," kata Haris di Medan, Jumat (1/12).
Diharapkan, lanjut politisi ini, penggunaannya dapat menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang menjadi salah satu tantangan pokok bagi pembangunan Kota Medan.
Setiap anggaran yang dikucurkan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan serapan anggaran memberikan kemanfaatan langsung kepada masyarakat Kota Medan.
DPRD Kota Medan mengesahkan Ranperda Kota Medan tentang Rancangan APBD Kota Medan 2024 sebesar Rp8,02 triliun dalam rapat paripurna di DPRD Kota Medan, Senin (20/11).
"Kami juga meminta Pemkot Medan perhatikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan OPD terkait harus efektif mengelola sumber pendapatan asli daerah termasuk sektor pajak," tutur Haris.
Wali Kota Medan Bobby Nasution pekan lalu menyebut persetujuan rancangan APBD 2024 sebesar Rp8,02 triliun lebih akibat kolaborasi dan kesamaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif.
Adanya kesamaan pandangan itu, seperti proyeksi pendapatan diperkirakan Rp7,5 triliun terdiri atas pendapatan asli daerah Rp3,7 triliun dana transfer Rp3,6 triliun, dan pendapatan daerah yang sah Rp109,1 miliar.
Pihaknya menyebut rancangan APBD 2024 sebesar Rp8,02 triliun lebih terdiri atas belanja operasional Rp5,5 triliun atau 68,8 persen dan alokasi belanja modal Rp 2,4 triliun atau 30,2 persen.
"Struktur dan postur APBD 2024 dari sisi pendapatan daerah diharapkan menunjukkan komitmen pemangku kepentingan dengan tetap mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah," tutur Bobby.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023