Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari meminta Pemkot Medan, Sumatera Utara, mengawasi ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit swasta bagi pasien BPJS Kesehatan.
"Kami sering menerima laporan banyak warga Kota Medan berstatus pasien BPJS Kesehatan mengeluh ketiadaan kamar rawat inap di rumah sakit swasta," ungkap Sudari di Medan, Selasa.
Padahal pasien BPJS Kesehatan tersebut sedang membutuhkan perawatan intensif pihak rumah sakit untuk kesembuhan atas penyakit yang diderita, terutama pasien di kawasan Medan bagian Utara yang meliputi empat kecamatan, yakni Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan, ujarnya.
"Setiap menerima pasien BPJS, pihak rumah sakit swasta selalu menyebut tidak ada kamar kosong atau kamar penuh. Sehingga banyak pasien kecewa dan pulang ke rumah," ucap dia.
Politisi ini menyebut bahwa alasan pihak rumah sakit swasta di kawasan Medan bagian Utara ini mengakibatkan program UHC (Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta) tidak maksimal.
Begitu juga layanan kesehatan gratis Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) merupakan bagian program UHC diluncurkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di RSUD H Bachtiar Djafar pada 5 Desember 2022.
"Harus ada sistem dibangun untuk mengawasi hal ini. Apalagi petugas BPJS Kesehatan disiapkan di setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemkot Medan melalui Dinas Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan melakukan pengawasan secara ketat atas ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit.
"Jika menemukan ada rumah sakit dengan sengaja menyebut kamar penuh padahal kamar rawat inap masih tersedia, maka rumah sakit itu harus diberikan sanksi tegas," papar Sudari.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut pelayanan kesehatan salah satu program prioritas Pemkot Medan harus bisa berjalan sebaik mungkin, termasuk ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit.
Data Dinas Kesehatan Kota Medan pada 2022 menyebutkan sebanyak 48 rumah sakit, 41 Puskesmas dan 31 Puskesmas pembantu siap melayani pasien BPJS Kesehatan di wilayah Kota Medan.
"Kita ini pelayan masyarakat. Saya tidak mau lagi dengar ada pegawai rumah sakit atau Puskesmas yang marah-marah kepada masyarakat," tegasnya.
Padahal pasien BPJS Kesehatan tersebut sedang membutuhkan perawatan intensif pihak rumah sakit untuk kesembuhan atas penyakit yang diderita, terutama pasien di kawasan Medan bagian Utara yang meliputi empat kecamatan, yakni Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan, ujarnya.
"Setiap menerima pasien BPJS, pihak rumah sakit swasta selalu menyebut tidak ada kamar kosong atau kamar penuh. Sehingga banyak pasien kecewa dan pulang ke rumah," ucap dia.
Politisi ini menyebut bahwa alasan pihak rumah sakit swasta di kawasan Medan bagian Utara ini mengakibatkan program UHC (Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta) tidak maksimal.
Begitu juga layanan kesehatan gratis Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) merupakan bagian program UHC diluncurkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di RSUD H Bachtiar Djafar pada 5 Desember 2022.
"Harus ada sistem dibangun untuk mengawasi hal ini. Apalagi petugas BPJS Kesehatan disiapkan di setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemkot Medan melalui Dinas Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan melakukan pengawasan secara ketat atas ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit.
"Jika menemukan ada rumah sakit dengan sengaja menyebut kamar penuh padahal kamar rawat inap masih tersedia, maka rumah sakit itu harus diberikan sanksi tegas," papar Sudari.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut pelayanan kesehatan salah satu program prioritas Pemkot Medan harus bisa berjalan sebaik mungkin, termasuk ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit.
Data Dinas Kesehatan Kota Medan pada 2022 menyebutkan sebanyak 48 rumah sakit, 41 Puskesmas dan 31 Puskesmas pembantu siap melayani pasien BPJS Kesehatan di wilayah Kota Medan.
"Kita ini pelayan masyarakat. Saya tidak mau lagi dengar ada pegawai rumah sakit atau Puskesmas yang marah-marah kepada masyarakat," tegasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023