Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Sumut pada Maret 2023 terjadi karena kebijakan pemerintah yang rutin memberikan bantuan sosial dalam bentuk pangan dan uang tunai.
"Belanja pemerintah itu menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ujar Gunawan kepada ANTARA di Medan, Selasa.
Menurut dia, kebijakan pemerintah menyelamatkan perekonomian dengan serangkaian bantuan adalah hal yang positif.
Namun, Gunawan menilai hal tersebut juga memiliki kelemahan karena bukan merupakan solusi jangka panjang.
Dia pun berharap, ke depan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Sektor ini sangat penting karena, secara nasional, menjadi tulang punggung negara.
UMKM, berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional.
Oleh sebab itu, Gunawan mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang ingin menghapus kredit macet di perbankan. Jika itu terlaksana, dia berharap Pemprov Sumut segera menerapkannya.
"Terobosan pemerintah saat ini cukup bagus untuk menjaga daya beli. Akan tetapi, tidak begitu efektif untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Satu upaya untuk akselerasi yakni dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM supaya ekonomi terus bergerak," kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tingkat kemiskinan di provinsi beribu kota Medan pada Mei 2023 tercatat 8,15 persen atau menurun 0,18 poin dibandingkan September 2022 yaitu 8,33 persen.
Jumlah penduduk miskin di Sumut pada Maret 2023 adalah 1,24 juta orang atau berkurang 22,4 ribu jiwa sepanjang satu semester mulai September 2022.
Bila disandingkan dengan Maret 2022 atau secara tahunan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 turun 28 ribu orang.
Dari segi wilayah, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan Sumut juga terus menurun sejak September 2020 atau masa pandemi COVID-19.
Pada September 2020, persentase kemiskinan di perkotaan mencapai 9,25 persen dan kini, Maret 2023, menjadi 8,23 persen. Angka tersebut juga lebih kecil daripada September 2022 (8,63 persen) dan Maret 2022 (8,76 persen).
Sementara di perdesaan, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah lantaran persentasenya meningkat pada Maret 2023 menjadi 8,03 persen apabila dibandingkan September 2022 (7,96 persen).
Akan tetapi, nilai itu lebih rendah jika dilihat dari masa pandemi COVID-19 yakni September 2020 yakni 9,02 persen.
"Persentase kemiskinan di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2023 yakni 8,23 persen serta 8,03 persen tidak terlalu timpang. Ini cukup baik terhadap penanganan dan pengentasan kemiskinan untuk wilayah perdesaan dan perkotaan," ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Penurunan angka kemiskinan Sumut karena kebijakan pemerintah
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Belanja pemerintah itu menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ujar Gunawan kepada ANTARA di Medan, Selasa.
Menurut dia, kebijakan pemerintah menyelamatkan perekonomian dengan serangkaian bantuan adalah hal yang positif.
Namun, Gunawan menilai hal tersebut juga memiliki kelemahan karena bukan merupakan solusi jangka panjang.
Dia pun berharap, ke depan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Sektor ini sangat penting karena, secara nasional, menjadi tulang punggung negara.
UMKM, berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional.
Oleh sebab itu, Gunawan mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang ingin menghapus kredit macet di perbankan. Jika itu terlaksana, dia berharap Pemprov Sumut segera menerapkannya.
"Terobosan pemerintah saat ini cukup bagus untuk menjaga daya beli. Akan tetapi, tidak begitu efektif untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Satu upaya untuk akselerasi yakni dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM supaya ekonomi terus bergerak," kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tingkat kemiskinan di provinsi beribu kota Medan pada Mei 2023 tercatat 8,15 persen atau menurun 0,18 poin dibandingkan September 2022 yaitu 8,33 persen.
Jumlah penduduk miskin di Sumut pada Maret 2023 adalah 1,24 juta orang atau berkurang 22,4 ribu jiwa sepanjang satu semester mulai September 2022.
Bila disandingkan dengan Maret 2022 atau secara tahunan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 turun 28 ribu orang.
Dari segi wilayah, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan Sumut juga terus menurun sejak September 2020 atau masa pandemi COVID-19.
Pada September 2020, persentase kemiskinan di perkotaan mencapai 9,25 persen dan kini, Maret 2023, menjadi 8,23 persen. Angka tersebut juga lebih kecil daripada September 2022 (8,63 persen) dan Maret 2022 (8,76 persen).
Sementara di perdesaan, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah lantaran persentasenya meningkat pada Maret 2023 menjadi 8,03 persen apabila dibandingkan September 2022 (7,96 persen).
Akan tetapi, nilai itu lebih rendah jika dilihat dari masa pandemi COVID-19 yakni September 2020 yakni 9,02 persen.
"Persentase kemiskinan di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2023 yakni 8,23 persen serta 8,03 persen tidak terlalu timpang. Ini cukup baik terhadap penanganan dan pengentasan kemiskinan untuk wilayah perdesaan dan perkotaan," ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Penurunan angka kemiskinan Sumut karena kebijakan pemerintah
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023