Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung upaya pemerintah menurunkan emisi karbon dan mencapai target emisi nol bersih (net zera emission) di 2060 karena juga menguntungkan perusahaan.
"Transisi menuju ekonomi hijau merupakan salah satu strategi Indonesia untuk naik kelas untuk menjadi negara maju sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045 sehingga harus didukung semua khususnya pengusaha," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu pada acara ‘Business Forum Green Economy Agenda: Membina Pertumbuhan Berkelanjutan dan Masa Depan Net Zero dengan Potensi Bisnis Lokal".
Berdasarkan studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RepublikIndonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), ujar Shinta, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dapat mengatasi potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat dampak perubahan iklim sebesar 50.4 persen di tahun 2024.
Pada 2019, Indonesia sudah berhasil mengurangi 54,8 juta ton CO2e.
"Saat ini, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 43,20 persen dengan bantuan intemasional pada tahun 2030," katanya.
Dia mengatakan, industri dan dunia usaha dipandang sebagai kontributor penting atas dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan perubahan iklim.
Untuk itu, industri harus mengupayakan langkah pengurangan emisi atau dekarbonisasi yang sejalan dengan komitmen negara.
"Meningkatnya pertumbuhan populasi seiring dengan aktivitas bisnis juga menuntut dunia usaha untuk bertransformasi menjadi bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan menerapkan prinsip ESG," ujar Shinta.
"Komitmen Kadin mendukung upaya inisiatif Kadin Net Zero Hub (NZH) itu didukung oleh beberapa instansi baik dalam dan luar negeri seperti, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang memberikan pendampingan kepada para perusahaan dalam upaya transisi hijau," katanya.
Selain sosialisasi dan edukasi mengenai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam forum tersebut Kadin Indonesia juga mengajak pelaku usaha, khususnya di wilayah Sumatera Utara, untuk berpartisipasi dalam program dekarbonisasi guna mengurangi emisi karbon.
"Kegiatan seperti penting untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon di sektor swasta dan industri," katanya.
Dia menjelaskan, dengan memanfaatkan jejaring di daerah, Kadin ingin merangkul sebanyak mungkin perusahaan yang belum bertransformasi agar menyadari pentingnya pengurangan emisi karbon.
"Kadin berupaya melibatkan perusahaan yang beroperasi di Sumut untuk bergabung dalam program Kadin NZH dan program Kadin lainnya untuk memfasilitasi bisnis menjalankan komitmennya," katanya.
Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono, mengatakan, Kadin NZH merupakan wadah bagi para pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon.
Kadin Net Zero Hub merupakan wadah bagi seluruh sektor swasta nasional untuk melakukan pertukaran ilmu dan informasi, memperluas wawasan, dan juga berbagi sumber daya dalam rangka mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia.
"Melalui inisiatif Kadin Net Zero Hub, Kadin mengajak semua pihak, BUMN mau pun sektor swasta, lembaga pembiayaan, asosiasi profesi, hingga universitas untuk secara kolektif bertransisi menjadi ekonomi rendah emisi dan membangun ekosistem yang mendukung pencapaian target Net Zero Emission nasional," katanya.
Dharsono Hartono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 70 perusahaan dan institusi yang berkomitmen dalam ekosistem Kadin NZH.
Dari jumlah tersebut, 40 perusahaan menerima GHG accounting bootcamp untuk mulai menghitung emisi mereka.
Sementara 30 perusahaan lainnya mengikuti program
Corporate Assistance Program (CAP).
Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, mengatakan, pihaknya mendukung program Kadin Pusat dalam mendorong terciptanya zero emisi 2060.
Dia meyakini para pengusaha sudah mulai melakukan berbagai langkah untuk menciptakan zero emisi di perusahaan masing-masing secara mandiri.
"Saya yakin ini sebenarnya sudah mulai diterapkan secara mandiri sehingga tinggal mensinkronkan dengan Net Zero Hub Kadin," katanya.
Alasan keyakinan perusahaan di Sumut sudah mulai menerapkan secara mandiri karena di daerah itu industri yang menjadi unggulan adalah perkebunan.
Usaha perkebunan, katanya, sangat peka dengan soal lingkungan dan pengurangan emisi karbon untuk kepentingan usahanya khususnya di internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Transisi menuju ekonomi hijau merupakan salah satu strategi Indonesia untuk naik kelas untuk menjadi negara maju sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045 sehingga harus didukung semua khususnya pengusaha," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu pada acara ‘Business Forum Green Economy Agenda: Membina Pertumbuhan Berkelanjutan dan Masa Depan Net Zero dengan Potensi Bisnis Lokal".
Berdasarkan studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RepublikIndonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), ujar Shinta, penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dapat mengatasi potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat dampak perubahan iklim sebesar 50.4 persen di tahun 2024.
Pada 2019, Indonesia sudah berhasil mengurangi 54,8 juta ton CO2e.
"Saat ini, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 43,20 persen dengan bantuan intemasional pada tahun 2030," katanya.
Dia mengatakan, industri dan dunia usaha dipandang sebagai kontributor penting atas dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan perubahan iklim.
Untuk itu, industri harus mengupayakan langkah pengurangan emisi atau dekarbonisasi yang sejalan dengan komitmen negara.
"Meningkatnya pertumbuhan populasi seiring dengan aktivitas bisnis juga menuntut dunia usaha untuk bertransformasi menjadi bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan menerapkan prinsip ESG," ujar Shinta.
"Komitmen Kadin mendukung upaya inisiatif Kadin Net Zero Hub (NZH) itu didukung oleh beberapa instansi baik dalam dan luar negeri seperti, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang memberikan pendampingan kepada para perusahaan dalam upaya transisi hijau," katanya.
Selain sosialisasi dan edukasi mengenai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam forum tersebut Kadin Indonesia juga mengajak pelaku usaha, khususnya di wilayah Sumatera Utara, untuk berpartisipasi dalam program dekarbonisasi guna mengurangi emisi karbon.
"Kegiatan seperti penting untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon di sektor swasta dan industri," katanya.
Dia menjelaskan, dengan memanfaatkan jejaring di daerah, Kadin ingin merangkul sebanyak mungkin perusahaan yang belum bertransformasi agar menyadari pentingnya pengurangan emisi karbon.
"Kadin berupaya melibatkan perusahaan yang beroperasi di Sumut untuk bergabung dalam program Kadin NZH dan program Kadin lainnya untuk memfasilitasi bisnis menjalankan komitmennya," katanya.
Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono, mengatakan, Kadin NZH merupakan wadah bagi para pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon.
Kadin Net Zero Hub merupakan wadah bagi seluruh sektor swasta nasional untuk melakukan pertukaran ilmu dan informasi, memperluas wawasan, dan juga berbagi sumber daya dalam rangka mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia.
"Melalui inisiatif Kadin Net Zero Hub, Kadin mengajak semua pihak, BUMN mau pun sektor swasta, lembaga pembiayaan, asosiasi profesi, hingga universitas untuk secara kolektif bertransisi menjadi ekonomi rendah emisi dan membangun ekosistem yang mendukung pencapaian target Net Zero Emission nasional," katanya.
Dharsono Hartono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 70 perusahaan dan institusi yang berkomitmen dalam ekosistem Kadin NZH.
Dari jumlah tersebut, 40 perusahaan menerima GHG accounting bootcamp untuk mulai menghitung emisi mereka.
Sementara 30 perusahaan lainnya mengikuti program
Corporate Assistance Program (CAP).
Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, mengatakan, pihaknya mendukung program Kadin Pusat dalam mendorong terciptanya zero emisi 2060.
Dia meyakini para pengusaha sudah mulai melakukan berbagai langkah untuk menciptakan zero emisi di perusahaan masing-masing secara mandiri.
"Saya yakin ini sebenarnya sudah mulai diterapkan secara mandiri sehingga tinggal mensinkronkan dengan Net Zero Hub Kadin," katanya.
Alasan keyakinan perusahaan di Sumut sudah mulai menerapkan secara mandiri karena di daerah itu industri yang menjadi unggulan adalah perkebunan.
Usaha perkebunan, katanya, sangat peka dengan soal lingkungan dan pengurangan emisi karbon untuk kepentingan usahanya khususnya di internasional.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023