Kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara periode 2023-2028 dengan Ketua Timbas Prasad Ginting dikukuhkan di Medan, Rabu (5/7).
Timbas Prasad Ginting terpilih sebagai ketua secara aklamasi pada Musyawarah Cabang (Muscab) V GAPKI Sumut, 12 Juni 2023.
"Kepengurusan GAPKI Cabang Sumut periode 2023-2028 siap menjalankan amanah termasuk meningkatkan kemitraan dengan pemerintah khususnya dalam peremajaan tanaman sawit rakyat," ujar Timbas Prasad Ginting.
Pesan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal kontribusi persawitan yang masih dinilai kecil ke Pemprov Sumut, menurut Timbas, juga menjadi catatan GAPKI Sumut.
Dia mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan GAPKI Sumut Periode 2023-2028 yang langsung dihadiri Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan berbagai kalangan.
Selain Timbas Prasad Ginting sebagai ketua, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mino Lesmana, Tamauli Ginting dan David Huang.
Sekretaris Syahril Pane, Wakil Sekretaris Herman Chandra, Fernando Bangun dan Wilson.
Bendahara Sugihartana, Wakil Bendahara Santi Widuri Batubara, Joven Andis Hamdani dan Husin.
Dan dilengkapi kepengurusan berbagai bidang.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam sambutannya menyebutkan keluhan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bisa dimaklumi.
Syukurnya, kata dia, pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Foto bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai prosesi pengukuhan kepengurusan GAPKI Sumut periode 2023-2028 di Medan, Rabu (5/7). (ANTARA/HO)"Jadi daerah penghasil sawit seperti Sumut akan merasakan DBH Sawit dan bisa membantu mengatasi berbagai masalah khususnya infrastruktur jalan di sekitar perkebunan sawit," katanya.
Dia meminta kepengurusan GAPKI Sumut 2023-2028 bisa lebih meningkatkan kemitraan dengan Pemprov Sumut dan pemkab/pemkot khususnya di sekitar area perkebunan dan industri sawit.
"Pelantikan kepengurusan GAPKI Sumut 2023-2028 yang digelar di gedung milik Pemprov Sumut (Aula T Rizal Nurdin/Rumah Dinas Gubernur Sumut) perlu dicontoh GAPKI lain karena menunjukkan hubungan baik GAPKI Sumut dan Pemprov Sumut," ujar Eddy Martono.
Eddy Martono mangakui GAPKI masih terus berupaya maksimal menjalankan fungsinya termasuk membantu program pemerintah dalam peremajaan tanaman sawit rakyat.
Ia juga berharap jumlah perusahaan yang masuk jadi anggota GAPKI terus bertambah karena masih banyak perusahaan yang belum bergabung.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya mengaku kesal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit baik milik swasta maupun milik BUMN karena dinilai tidak memberi kontribusi langsung atas keberadaannya.
"Keberadaan perkebunan di Sumut belum maksimal memberikan manfaat, bahkan mengakibatkan jalan rusak dan menjadi keluhan masyarakat," katanya.
Edy Rahmayadi mengaku, tidak bisa "bermanis-manis" dengan mengucapkan selamat kepada para pengurus GAPKI Sumut 2023-2028, tetapi harus mengatakan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat dan Pemprov Sumut atas ketidakmaksimalan manfaat perkebunan sawit di Sumut.
Penyampaian keluhan itu, katanya, demi kebaikan bersama khususnya keberlanjutan tanaman sawit yang diakui memberi kontribusi dalam perekonomian Sumut maupun nasional.
"Ketum GAPKI Pak Eddy Martono bisa sampaikan ke Jakarta, Sumut memiliki banyak jalan yang rusak antara lain akibat truk pembawa buah sawit. Dana APBD Sumut tak mampu membiayai perbaikan jalan yang rusak sehingga harusnya ada kepedulian dari perusahaan perkebunan dan industri sawit," katanya.
