Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah ini harus menggunakan bahan material dari perusahaan berizin dan taat pajak.
"Pak Gubernur Edy Rahmayadi mengeluarkan edaran yang intinya menguatkan ketaatan semua pelaku usaha konstruksi menjalankan usaha konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas S Sitorus, Rabu.
Ia mengatakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengeluarkan Surat Edaran nomor 900.1.13.1/7845/2023 tertanggal 4 Juli 2023 tentang Penggunaan Bahan Material Pekerjaan Konstruksi dari Perusahaan yang Memiliki Izin Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Membayar Pajak Daerah.
"Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Bupati/Wali kota se-Sumut dan kepala perangkat daerah Provinsi Sumut," kata Ilyas.
Ilyas menjelaskan dalam SE tersebut berisi beberapa poin penting. Pertama, setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut yang menggunakan bahan material pekerjaan konstruksi berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Bahan Galian golongan C, supaya berasal dari kegiatan usaha yang memiliki izin dan taat membayar pajak daerah.
Kedua, kata Ilyas, untuk memastikan ketaatan penyedia yang menjadi mitra kerja pelaksanaan jasa konstruksi terhadap MBLB atau Bahan Galian golongan C, sebagaimana tersebut pada poin pertama, agar para Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) intensif melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan.
"Ketiga, dalam rangka penegakan hukum terkait dengan ketaatan sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama, para Bupati/Wali kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.
Kemudian, yang ke empat, kata dia, guna sinkronisasi dan harmonisasi antar-pemerintah daerah, terkait dengan ketaatan sebagaimana yang dimaksud pada poin satu, dapat dilakukan rapat koordinasi antar kabupaten/kota.
Ia menuturkan, Surat Edaran yang ditandatangani Gubernur Edy Rahmayadi itu juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Inspektur Provinsi Sumut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
“Gubernur Sumut berharap kepada seluruh Wali kota/Bupati se-Sumatera Utara, kepala perangkat daerah Pemprov Sumut, agar menjalankan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara ini," ujar Ilyas
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Pak Gubernur Edy Rahmayadi mengeluarkan edaran yang intinya menguatkan ketaatan semua pelaku usaha konstruksi menjalankan usaha konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas S Sitorus, Rabu.
Ia mengatakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengeluarkan Surat Edaran nomor 900.1.13.1/7845/2023 tertanggal 4 Juli 2023 tentang Penggunaan Bahan Material Pekerjaan Konstruksi dari Perusahaan yang Memiliki Izin Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Membayar Pajak Daerah.
"Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Bupati/Wali kota se-Sumut dan kepala perangkat daerah Provinsi Sumut," kata Ilyas.
Ilyas menjelaskan dalam SE tersebut berisi beberapa poin penting. Pertama, setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut yang menggunakan bahan material pekerjaan konstruksi berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Bahan Galian golongan C, supaya berasal dari kegiatan usaha yang memiliki izin dan taat membayar pajak daerah.
Kedua, kata Ilyas, untuk memastikan ketaatan penyedia yang menjadi mitra kerja pelaksanaan jasa konstruksi terhadap MBLB atau Bahan Galian golongan C, sebagaimana tersebut pada poin pertama, agar para Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) intensif melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan.
"Ketiga, dalam rangka penegakan hukum terkait dengan ketaatan sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama, para Bupati/Wali kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.
Kemudian, yang ke empat, kata dia, guna sinkronisasi dan harmonisasi antar-pemerintah daerah, terkait dengan ketaatan sebagaimana yang dimaksud pada poin satu, dapat dilakukan rapat koordinasi antar kabupaten/kota.
Ia menuturkan, Surat Edaran yang ditandatangani Gubernur Edy Rahmayadi itu juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Inspektur Provinsi Sumut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
“Gubernur Sumut berharap kepada seluruh Wali kota/Bupati se-Sumatera Utara, kepala perangkat daerah Pemprov Sumut, agar menjalankan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara ini," ujar Ilyas
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023