Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus mendukung larangan ASN di lingkungan Pemkot Medan bergaya hedonisme dengan memamerkan kekayaan dan kemewahan kepada publik.
"Kita dukung penuh adanya SE (Surat Edaran) Wali Kota Medan perihal larangan memamerkan gaya hidup mewah yang ditujukan bagi para ASN," ucap Robi di Medan, Sumut, Jumat.
Politisi ini menerangkan sudah selayaknya seorang ASN tidak memamerkan gaya hidup mewah di kesehariannya, walaupun perbuatan itu tidak melanggar hukum.
Gaya hidup hedonisme sejumlah abdi negara akhir-akhir ini marak dibicarakan masyarakat, apalagi melibatkan kalangan ASN maupun pejabat pemerintahan dan negara.
Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi larangan bagi para pejabat dan keluarganya untuk pamer kekayaan dan kemewahan di depan publik.
Surat Edaran Wali Kota Medan No.800.1.6.2/575 yang ditandatangani pada 28 April 2023 dalam menindaklanjuti Perwal No.58/2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik ASN.
"Memang tidak melanggar hukum, tapi ini soal etika. ASN itu pelayan masyarakat, jadi jangan justru melakukan tindakan-tindakan seperti pamer kekayaan karena bisa melukai hati masyarakat," terang dia.
Legislator itu menilai sebagai seorang pelayan publik, maka ASN di lingkungan Pemkot Medan seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat Kota Medan.
Data Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menyebut jumlah ASN pada 51 OPD di lingkungan Pemkot Medan tercatat 11.192 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1.800 orang.
"Sejatinya memamerkan harta kekayaan itu memang tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh para pejabat yang digaji dari uang rakyat," tegas Robi.
Pihaknya juga meminta kepada para ASN di lingkungan Pemkot Medan agar belajar dari kejadian sejumlah pejabat yang viral karena kerap memamerkan kekayaannya di media sosial.
"Ada kasus anak pegawai pajak membuat geger satu Indonesia, ujung-ujungnya ikut menjerat orang tuanya yang merupakan pejabat pajak," tegas Robi lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Kita dukung penuh adanya SE (Surat Edaran) Wali Kota Medan perihal larangan memamerkan gaya hidup mewah yang ditujukan bagi para ASN," ucap Robi di Medan, Sumut, Jumat.
Politisi ini menerangkan sudah selayaknya seorang ASN tidak memamerkan gaya hidup mewah di kesehariannya, walaupun perbuatan itu tidak melanggar hukum.
Gaya hidup hedonisme sejumlah abdi negara akhir-akhir ini marak dibicarakan masyarakat, apalagi melibatkan kalangan ASN maupun pejabat pemerintahan dan negara.
Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan instruksi larangan bagi para pejabat dan keluarganya untuk pamer kekayaan dan kemewahan di depan publik.
Surat Edaran Wali Kota Medan No.800.1.6.2/575 yang ditandatangani pada 28 April 2023 dalam menindaklanjuti Perwal No.58/2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik ASN.
"Memang tidak melanggar hukum, tapi ini soal etika. ASN itu pelayan masyarakat, jadi jangan justru melakukan tindakan-tindakan seperti pamer kekayaan karena bisa melukai hati masyarakat," terang dia.
Legislator itu menilai sebagai seorang pelayan publik, maka ASN di lingkungan Pemkot Medan seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat Kota Medan.
Data Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menyebut jumlah ASN pada 51 OPD di lingkungan Pemkot Medan tercatat 11.192 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1.800 orang.
"Sejatinya memamerkan harta kekayaan itu memang tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh para pejabat yang digaji dari uang rakyat," tegas Robi.
Pihaknya juga meminta kepada para ASN di lingkungan Pemkot Medan agar belajar dari kejadian sejumlah pejabat yang viral karena kerap memamerkan kekayaannya di media sosial.
"Ada kasus anak pegawai pajak membuat geger satu Indonesia, ujung-ujungnya ikut menjerat orang tuanya yang merupakan pejabat pajak," tegas Robi lagi.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023