Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta percepatan pengguna dokumen digital yang dianggap lebih praktis dan lebih hemat dalam anggaran dapat diterapkan di lingkungan kerja pemerintah provinsi setempat.
Menurut Edy Rahmayadi, penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran di lingkungan kerja Pemprov Sumut tidak efektif lagi diterapkan, dokumen digital dapat menjadi pengganti, sehingga lebih praktis dan bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah.
"Dengan miliaran rupiah itu, kita bisa melakukan banyak hal seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya,” ujar Edy Rahmayadi saat melakukan Sidak di kantor Dinas Kesehatan Sumut, Medan, Rabu.
Saat melakukan sidak tersebut, Edy Rahmayadi melihat masih banyak pengguna kertas dalam administrasi di perkantoran lingkungan kerja wilayahnya tersebut.
Edy juga mengaku kerap sekali menerima dokumen sampai menumpuk tinggi untuk dibacanya. Digitalisasi dokumen bisa menghemat penyimpanan ruangan juga.
“Makanya kita harapkan ke depan, orang hanya mengirim dokumen via elektronik atau daring saja, jadi tidak menumpuk di meja atau di ruangan penyimpanan,” katanya.
Diketahui, pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian/Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pergub ini bertujuan untuk mempercepat peralihan dokumen kertas menjadi dokumen digital
Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun menambahkan, digitalisasi dokumen bisa membuat efisiensi anggaran sekitar 40 persen atau jika dirupiahkan bisa mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar setahun.
“Dengan Rp3 miliar hingga Rp5 miliar itu, kita bisa membangun satu sekolah dengan kualifikasi sedang, kita juga bisa melakukan rehab kantor-kantor yang perlu direhab,” ujar Lasro.
Untuk itu, Pemprov Sumut akan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Srikandi pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Aplikasi Srikandi adalah aplikasi bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
"Aplikasi Srikandi akan mempercepat digitalisasi dokumen maupun arsip pemerintahan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Menurut Edy Rahmayadi, penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran di lingkungan kerja Pemprov Sumut tidak efektif lagi diterapkan, dokumen digital dapat menjadi pengganti, sehingga lebih praktis dan bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah.
"Dengan miliaran rupiah itu, kita bisa melakukan banyak hal seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya,” ujar Edy Rahmayadi saat melakukan Sidak di kantor Dinas Kesehatan Sumut, Medan, Rabu.
Saat melakukan sidak tersebut, Edy Rahmayadi melihat masih banyak pengguna kertas dalam administrasi di perkantoran lingkungan kerja wilayahnya tersebut.
Edy juga mengaku kerap sekali menerima dokumen sampai menumpuk tinggi untuk dibacanya. Digitalisasi dokumen bisa menghemat penyimpanan ruangan juga.
“Makanya kita harapkan ke depan, orang hanya mengirim dokumen via elektronik atau daring saja, jadi tidak menumpuk di meja atau di ruangan penyimpanan,” katanya.
Diketahui, pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian/Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pergub ini bertujuan untuk mempercepat peralihan dokumen kertas menjadi dokumen digital
Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun menambahkan, digitalisasi dokumen bisa membuat efisiensi anggaran sekitar 40 persen atau jika dirupiahkan bisa mencapai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar setahun.
“Dengan Rp3 miliar hingga Rp5 miliar itu, kita bisa membangun satu sekolah dengan kualifikasi sedang, kita juga bisa melakukan rehab kantor-kantor yang perlu direhab,” ujar Lasro.
Untuk itu, Pemprov Sumut akan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Srikandi pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Aplikasi Srikandi adalah aplikasi bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
"Aplikasi Srikandi akan mempercepat digitalisasi dokumen maupun arsip pemerintahan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023