Ombusdman RI menganugerahi "zonasi hijau" kategori B, Opini Kualitas Tinggi dengan nilai 87,20 kepada Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang saat ini dipimpin Dolly P.Pasaribu dalam hal standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Sumatera Utara.
Hal itu tertuang dari hasil virtual di acara dengan tema “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2022,” di Jakarta, yang ditampung ANTARA, di Sipirok, Kamis (22/12).
Virtual yang dipimpin Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih itu diikuti oleh dan dari ruang rapat Pj Sekda Tapsel M Frananda di Sipirok, bersama Sekretaris Dukcapil, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Analis Kebijakan Bagian Organisasi melalui zoom meeting.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan ada perbedaan penilaian antara tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan hanya melihat pemenuhan standar pelayanan secara tangible (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan.
"Namun untuk 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian pelayanan publik, atau di perluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan," tegasnya.
Penilaian seperti itu diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses (service manufacturing) hingga output dan dampak (impactful public service).
Perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk mencegah mal administrasi.
Tujuan Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan.
Pada tahun 2021 Ombudsman melakukan penilaian standar pelayanan publik pada 24 kementerian, 16 lembaga dan 548 pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten).
Hasil penilaian digolongkan dalam tiga Kategori; Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau), Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning), dan Tingkat Kepatuhan Rendah (Zona Merah).
Untuk hasil nilai khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan disampaikan oleh Ombudsman RI wilayah Sumut direncanakan pada bulan Januari 2023 untuk penerimaan penghargaan berupa sertifikat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Hal itu tertuang dari hasil virtual di acara dengan tema “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2022,” di Jakarta, yang ditampung ANTARA, di Sipirok, Kamis (22/12).
Virtual yang dipimpin Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih itu diikuti oleh dan dari ruang rapat Pj Sekda Tapsel M Frananda di Sipirok, bersama Sekretaris Dukcapil, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Analis Kebijakan Bagian Organisasi melalui zoom meeting.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan ada perbedaan penilaian antara tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan hanya melihat pemenuhan standar pelayanan secara tangible (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan.
"Namun untuk 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian pelayanan publik, atau di perluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan," tegasnya.
Penilaian seperti itu diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses (service manufacturing) hingga output dan dampak (impactful public service).
Perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk mencegah mal administrasi.
Tujuan Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan.
Pada tahun 2021 Ombudsman melakukan penilaian standar pelayanan publik pada 24 kementerian, 16 lembaga dan 548 pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten).
Hasil penilaian digolongkan dalam tiga Kategori; Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau), Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning), dan Tingkat Kepatuhan Rendah (Zona Merah).
Untuk hasil nilai khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan disampaikan oleh Ombudsman RI wilayah Sumut direncanakan pada bulan Januari 2023 untuk penerimaan penghargaan berupa sertifikat.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022