Kepala desa (Kades) Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Hariadi Putra, diduga meminta uang kepada sejumlah masyarakat untuk pengerjaan pembuatan parit.
Dugaan permintaan dana tertuang dalam surat resmi dikeluarkan pemerintahan Desa Sugiharjo bernomor 300/793/SH/XI/2022 ditandatangani langsung Kades dan diketahui Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Iwan Sutomo Spdi.
Hal itu dikuatkan dari pengakuan masyarakat menerima surat tersebut.
"Jumlah dana yang diminta Rp18 juta. Uangnya untuk membiayai operasional pembuatan parit dengan rincian beli minyak solar, gaji operator serta makan dan minumnya. Kemudian biaya jaga malam. Itu semua tercantum dalam surat dibuat Kades," ujar warga Desa Sugiharjo, AI kepada ANTARA, Selasa (8/11).
Menurutnya, kebijakan Kades mengeluarkan surat permintaan dana pembuatan parit dinilai tidak lazim. Karena, desa tentu mempunyai anggarannya.
"Sepengetahuan saya ada dana tanggap darurat, tapi kenapa Kades meminta dana kepada masyarakat," kata AI dengan nada bertanya.
Ia mengaku, tidak ada diundang Kades tentang adanya pembuatan parit sepanjang kurang lebih 600 meter di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, tepatnya lahan Puskopkar A Bukit Barisan.
"Seharusnya Kades mengundang musyawarah, bukan tiba-tiba surat itu datang," terangnya.
Selian itu, AI juga merasa heran dengan beredarnya surat permintaan dana pembuatan parit. Sebab, selama tinggal di Desa Sugiharjo tidak pernah dimintai uang apapun dari pihak desa dalam bentuk surat.
"Beberapa kali ganti kepala desa tidak pernah ada surat datang berisi meminta uang. Baru kades sekarang inilah adanya permintaan dana," sebutnya.
BR, warga Desa Sugiharjo lainnya sangat menyayangkan beredarnya surat pengutipan dana pembuatan parit tanpa dilakukan musyawarah.
"Pengerjaan pembuatan parit baru bertujuan untuk penanggulangan bencana banjir dikerjakan pemerintah Desa Sugiharjo tindakan baik. Namun, harusnya dibuat musyawarah lebih dulu dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Jangan Kades mengambil kebijakan sendiri mengeluarkan surat pengutipan dana," sesal BR yang juga menerima surat dimaksud.
Sementara itu, Kades Sugiharjo Hariadi Putra dikonfirmasi mengenai surat pengutipan dana pembuatan parit enggan memberikan penjelasan. Dirinya memilih menyarankan awak media bertemu langsung.
"Kapan ada waktu kita ketemu, ya," kata Hariadi dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Dugaan permintaan dana tertuang dalam surat resmi dikeluarkan pemerintahan Desa Sugiharjo bernomor 300/793/SH/XI/2022 ditandatangani langsung Kades dan diketahui Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Iwan Sutomo Spdi.
Hal itu dikuatkan dari pengakuan masyarakat menerima surat tersebut.
"Jumlah dana yang diminta Rp18 juta. Uangnya untuk membiayai operasional pembuatan parit dengan rincian beli minyak solar, gaji operator serta makan dan minumnya. Kemudian biaya jaga malam. Itu semua tercantum dalam surat dibuat Kades," ujar warga Desa Sugiharjo, AI kepada ANTARA, Selasa (8/11).
Menurutnya, kebijakan Kades mengeluarkan surat permintaan dana pembuatan parit dinilai tidak lazim. Karena, desa tentu mempunyai anggarannya.
"Sepengetahuan saya ada dana tanggap darurat, tapi kenapa Kades meminta dana kepada masyarakat," kata AI dengan nada bertanya.
Ia mengaku, tidak ada diundang Kades tentang adanya pembuatan parit sepanjang kurang lebih 600 meter di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, tepatnya lahan Puskopkar A Bukit Barisan.
"Seharusnya Kades mengundang musyawarah, bukan tiba-tiba surat itu datang," terangnya.
Selian itu, AI juga merasa heran dengan beredarnya surat permintaan dana pembuatan parit. Sebab, selama tinggal di Desa Sugiharjo tidak pernah dimintai uang apapun dari pihak desa dalam bentuk surat.
"Beberapa kali ganti kepala desa tidak pernah ada surat datang berisi meminta uang. Baru kades sekarang inilah adanya permintaan dana," sebutnya.
BR, warga Desa Sugiharjo lainnya sangat menyayangkan beredarnya surat pengutipan dana pembuatan parit tanpa dilakukan musyawarah.
"Pengerjaan pembuatan parit baru bertujuan untuk penanggulangan bencana banjir dikerjakan pemerintah Desa Sugiharjo tindakan baik. Namun, harusnya dibuat musyawarah lebih dulu dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Jangan Kades mengambil kebijakan sendiri mengeluarkan surat pengutipan dana," sesal BR yang juga menerima surat dimaksud.
Sementara itu, Kades Sugiharjo Hariadi Putra dikonfirmasi mengenai surat pengutipan dana pembuatan parit enggan memberikan penjelasan. Dirinya memilih menyarankan awak media bertemu langsung.
"Kapan ada waktu kita ketemu, ya," kata Hariadi dihubungi melalui sambungan telepon seluler.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022