Belasan warga mengatas namakan Gerakan Merdeka Masyarakat Sipil yang menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di depan Gedung DPRD Taput mengancam akan menduduki gedung rakyat saat tidak satu orang pun anggota dewan yang menerima kehadiran pedemo.
"Mereka asyik kunjungan kerja di saat masyarakat Taput menderita akibat kenaikan BBM. Kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak. Kami akan menduduki gedung DPRD," ujar Sultan Hermanto Sihombing, koordinator aksi, Kamis (15/9).
Massa aksi yang memasuki halaman gedung DPRD Taput sekira pukul 12.35 WIB mendapat pengawalan dari personil Polres Taput.
Di sela orasinya, Sultan bersama peserta demo menjalankan aksi yang dibarengi pembacaan puisi berisi rintihan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM, melantunkan nyanyian yang menyinggung nurani anggota dewan, hingga penaburan bunga yang disebut sebagai lambang kematian nurani pemerintah dan DPRD terhadap nasib rakyatnya.
Menurut orator aksi lainnya, yakni Frans Simanjuntak mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar merupakan langkah spontanitas masyarakat atas respon kenaikan harga BBM yang dinilai tidak realistis.
"Pada Juni hingga Agustus 2022, harga minyak dunia mencapai 120 dolar per barel, tetapi tidak ada kenaikan harga BBM, saat itu. Sementara, saat harga minyak di kisaran 97 dolar per barel pada 15 September, justru harga BBM naik. Ini tidak logis," ujarnya lantang.
Dalam orasinya, massa menyampaikan poin tuntutannya, yakni menolak kebijakan pemerintah dalam hal menaikkan harga BBM, mengajak DPRD Taput sebagai representasi rakyat ikut serta menolak kenaikan BBM, mendesak DPRD untuk menyurati DPR RI untuk mempertanyakan urgensi kenaikan BBM ke pemerintah, meminta transparansi pembengkakan anggaran kompesasi dari Rp.18,5 triliun menjadi Rp.252,5 triliun, evaluasi kebijakan e-pertamina yang diterapkan BUMN, meminta data riil terkait penggunaan BBM bersubsidi sebelum kenaikan harga diberlakukan.
Meski aksi berjalan aman dan tenteram, namun emosional massa nyaris tersulut saat mengetahui jika aspirasi yang disampaikan hanya diterima oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Taput, Despin Butarbutar.
"Kemana semua wakil rakyat di Taput ini. Apakah kerjanya kerjanya hanya kunker dan tidur. Kami akan datang lagi," sebut Sultan.
Kepada Antara, Kabag Umum Sekretariat DPRD Taput, Despin Butarbutar menjelaskan, seluruh anggota DPRD Taput memang sedang melakukan agenda kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara.
"Pimpinan dan anggota komisi-komisi sedang kunker di Medan. Makanya, hanya ada saya di sini," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Mereka asyik kunjungan kerja di saat masyarakat Taput menderita akibat kenaikan BBM. Kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak. Kami akan menduduki gedung DPRD," ujar Sultan Hermanto Sihombing, koordinator aksi, Kamis (15/9).
Massa aksi yang memasuki halaman gedung DPRD Taput sekira pukul 12.35 WIB mendapat pengawalan dari personil Polres Taput.
Di sela orasinya, Sultan bersama peserta demo menjalankan aksi yang dibarengi pembacaan puisi berisi rintihan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM, melantunkan nyanyian yang menyinggung nurani anggota dewan, hingga penaburan bunga yang disebut sebagai lambang kematian nurani pemerintah dan DPRD terhadap nasib rakyatnya.
Menurut orator aksi lainnya, yakni Frans Simanjuntak mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar merupakan langkah spontanitas masyarakat atas respon kenaikan harga BBM yang dinilai tidak realistis.
"Pada Juni hingga Agustus 2022, harga minyak dunia mencapai 120 dolar per barel, tetapi tidak ada kenaikan harga BBM, saat itu. Sementara, saat harga minyak di kisaran 97 dolar per barel pada 15 September, justru harga BBM naik. Ini tidak logis," ujarnya lantang.
Dalam orasinya, massa menyampaikan poin tuntutannya, yakni menolak kebijakan pemerintah dalam hal menaikkan harga BBM, mengajak DPRD Taput sebagai representasi rakyat ikut serta menolak kenaikan BBM, mendesak DPRD untuk menyurati DPR RI untuk mempertanyakan urgensi kenaikan BBM ke pemerintah, meminta transparansi pembengkakan anggaran kompesasi dari Rp.18,5 triliun menjadi Rp.252,5 triliun, evaluasi kebijakan e-pertamina yang diterapkan BUMN, meminta data riil terkait penggunaan BBM bersubsidi sebelum kenaikan harga diberlakukan.
Meski aksi berjalan aman dan tenteram, namun emosional massa nyaris tersulut saat mengetahui jika aspirasi yang disampaikan hanya diterima oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Taput, Despin Butarbutar.
"Kemana semua wakil rakyat di Taput ini. Apakah kerjanya kerjanya hanya kunker dan tidur. Kami akan datang lagi," sebut Sultan.
Kepada Antara, Kabag Umum Sekretariat DPRD Taput, Despin Butarbutar menjelaskan, seluruh anggota DPRD Taput memang sedang melakukan agenda kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara.
"Pimpinan dan anggota komisi-komisi sedang kunker di Medan. Makanya, hanya ada saya di sini," tukasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022