Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih fokus kepada menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang untuk mengendalikan kenaikan harga setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9).
"Pemprov Sumut masih fokus menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang, sebelum memutuskan perlu tidaknya operasi pasar atau pasar murah untuk mengendalikan harga pascakenaikan harga BBM," ujar Kabag Perekonomian Sumut, Naslindo Sirait, di Medan, Senin.
Langkah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi itu, katanya, mengacu pada hasil. pantauan, bahwa kenaikan harga masih dalam batas wajar.
Kenaikan harga juga masih dari dampak pasokan dan permintaan yang tidak yang berimbang.
"Saat ini, kami masih memantau harga barang khususnya bahan pokok setelah kenaikan BBM.Agar langkah yang diambil berikutnya tepat, ucap Naslindo Sirait.
Hasil pantauan, katanya, harga beberapa barang memang sudah naik, namun dinilai masih dalam batas wajar.
Harga beras kualitas bawah misalnya rata-rata ada kenaikan Rp100 per kg setelah BBM naik atau menjadi Rp11.500 per kg.
Bawang merah ukuran sedang juga naik dari Rp33.750 menjadi Rp34.400 per kg.
"Tapi ada juga harga barang yang sedang turun seperti ayam ras dari Rp32.550 jadi Rp32.200 per kg," ujar Naslindo.
Menurut dia, pengawasan harga bahan pangan dilakukan hingga beberapa minggu ke depan.
"Kalau nyatanya diperlukan OP (operasi pasar) atau pasar murah, pasti dilakukan karena Pemprov Sumut juga tidak mau kecolongan dengan lonjakan inflasi yang besar pascakenaikan BBM," katanya.
Meski pasar murah belum menjadi prioritas saat ini, namun tetap menjadi instrumen yang bisa dilakukan Pemprov Sumut dalam upaya pengendalian harga barang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumut, Doddy Zulverdi, mengatakan, setelah inflasi di Agustus mengalami penurunan, maka di September diprediksi akan naik lagi.
Lonjakan inflasi karena harga beberapa barang naik setelah kenaikan BBM.
Pada Agustus 2022, inflasi tahunan Sumut tercatat sebesar 5,39 persen dari posisi Juli yang 5,62 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Pemprov Sumut masih fokus menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang, sebelum memutuskan perlu tidaknya operasi pasar atau pasar murah untuk mengendalikan harga pascakenaikan harga BBM," ujar Kabag Perekonomian Sumut, Naslindo Sirait, di Medan, Senin.
Langkah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi itu, katanya, mengacu pada hasil. pantauan, bahwa kenaikan harga masih dalam batas wajar.
Kenaikan harga juga masih dari dampak pasokan dan permintaan yang tidak yang berimbang.
"Saat ini, kami masih memantau harga barang khususnya bahan pokok setelah kenaikan BBM.Agar langkah yang diambil berikutnya tepat, ucap Naslindo Sirait.
Hasil pantauan, katanya, harga beberapa barang memang sudah naik, namun dinilai masih dalam batas wajar.
Harga beras kualitas bawah misalnya rata-rata ada kenaikan Rp100 per kg setelah BBM naik atau menjadi Rp11.500 per kg.
Bawang merah ukuran sedang juga naik dari Rp33.750 menjadi Rp34.400 per kg.
"Tapi ada juga harga barang yang sedang turun seperti ayam ras dari Rp32.550 jadi Rp32.200 per kg," ujar Naslindo.
Menurut dia, pengawasan harga bahan pangan dilakukan hingga beberapa minggu ke depan.
"Kalau nyatanya diperlukan OP (operasi pasar) atau pasar murah, pasti dilakukan karena Pemprov Sumut juga tidak mau kecolongan dengan lonjakan inflasi yang besar pascakenaikan BBM," katanya.
Meski pasar murah belum menjadi prioritas saat ini, namun tetap menjadi instrumen yang bisa dilakukan Pemprov Sumut dalam upaya pengendalian harga barang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumut, Doddy Zulverdi, mengatakan, setelah inflasi di Agustus mengalami penurunan, maka di September diprediksi akan naik lagi.
Lonjakan inflasi karena harga beberapa barang naik setelah kenaikan BBM.
Pada Agustus 2022, inflasi tahunan Sumut tercatat sebesar 5,39 persen dari posisi Juli yang 5,62 persen.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022