Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) memastikan agar proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah hukumnya berjalan sesuai ekspektasi.
"Kita tidak segan-segan menindak oknum yang bermain-main dengan BLT," kata Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni dalam keterangan diterima, Selasa (5/9).
Imam menyinggung itu pada Forum Group Discussion (FGD) dampak penyesuaian dampak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama unsur Forkopimda dan Mahasiswa, di Mapolres Tapsel, Selasa.
"Kita akan bentuk tim bersama TNI dan penegak hukum lain untuk melakukan pengawasan penyaluran BLT subsidi BBM melalui Kantor Pos itu," katanya mengingatkan.
Lebih lanjut Kapolres meminta pihak Kantor Pos untuk berkoordinasi dengan Polri dan Pemerintah daerah demi kelancaran penyaluran BLT di rencanakan pembagian dengan dua tahap tersebut.
"Selain itu diminta kepada perangkat desa dalam pendataan masyarakatnya mendapatkan BLT subsidi BBM agar supaya benar-benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ada," tambahnya.
Disinggung juga terkait tarif angkutan umum di wilayah itu. Kapolres berharap adanya koordinasi Dinas Perhubungan dengan Organda.
"Demikian Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka membuka peluang kerja di wilayah ini. Tambah, pihak Pertamina mengeluarkan regulasi agar petani tidak kesulitan mendapatkan BBM jenis solar," tandas nya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kita tidak segan-segan menindak oknum yang bermain-main dengan BLT," kata Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni dalam keterangan diterima, Selasa (5/9).
Imam menyinggung itu pada Forum Group Discussion (FGD) dampak penyesuaian dampak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama unsur Forkopimda dan Mahasiswa, di Mapolres Tapsel, Selasa.
"Kita akan bentuk tim bersama TNI dan penegak hukum lain untuk melakukan pengawasan penyaluran BLT subsidi BBM melalui Kantor Pos itu," katanya mengingatkan.
Lebih lanjut Kapolres meminta pihak Kantor Pos untuk berkoordinasi dengan Polri dan Pemerintah daerah demi kelancaran penyaluran BLT di rencanakan pembagian dengan dua tahap tersebut.
"Selain itu diminta kepada perangkat desa dalam pendataan masyarakatnya mendapatkan BLT subsidi BBM agar supaya benar-benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ada," tambahnya.
Disinggung juga terkait tarif angkutan umum di wilayah itu. Kapolres berharap adanya koordinasi Dinas Perhubungan dengan Organda.
"Demikian Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka membuka peluang kerja di wilayah ini. Tambah, pihak Pertamina mengeluarkan regulasi agar petani tidak kesulitan mendapatkan BBM jenis solar," tandas nya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022