Pemprov Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan serapan anggaran jelang berakhirnya tahun anggaran 2021. Sebab, serapan anggaran itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut dirinya tidak terlalu memahami tentang hal tersebut di awal kepemimpinannya 2018 lalu. 

Menurut dia, di tahun kedua menjabat baru mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan mengenai serapan anggaran, termasuk inflasi dan deflasi. Apalagi, deflasi dan inflasi menjadi salah satu indikator dalam perhitungan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahunnya.

Baca juga: Pansel hentikan proses seleksi Sekda Sumut

"Tahun kedua dipertengahan saya mulai (mengerti), paling tidak baru sedikit tahu, sampai kemari mohon maaf saya mulai mengerti, walaupun saya tak pandai. Tapi paling tidak nilai matematika saya sembilan itu, jadi tak terlalu lama untuk  mempelajari hal ini," kata Edy,  Selasa (14/12).

Untuk serapan anggaran di Pemprov Sumut, kata Edy, di bulan Desember sudah di atas 70 persen. Menjelang tutup buku akhir tahun, dia optimistis serapan anggaran bisa lebih tinggi.

"Kalau di Desember ini sudah 76 persen (serapan anggaran belanja)," tuturnya.

Selanjutnya dia memaparkan jumlah lima pemda yang serapan anggarannya terkecil dan terbesar.

Berikut daftar lima pemda tertinggi untuk serapan anggaran 

1. Batubara 70,75 persen
2. Asahan 67,69 persen
3. Tapanuli Tengah 67,31 persen
4. Samosir 67,09 persen
5. Tapanuli Selatan 66,42 persen.

Lima pemda yang serapan anggarannya terendah

1. Karo 41,53 persen
2. Toba 41,56 persen
3. Padang Lawas 41,83 persen
4. Medan 42,40 persen
5. Sibolga 42,45 persen

Pewarta: Andika Syahputra

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021