Mendagri Tito Karnavian menyoroti realisasi belanja daerah yang masih di bawah 80 persen menjelang akhir tahun. Berdasarkan data yang ditampilkan Tito realisasi belanja Pemprov Sumut masih Rp9,51 triliun dari total anggaran Rp13,9 triliun.
Sedangkan untuk jumlah realisasi penerimaan pendapatan baik dari dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan asli daerah masih 79,35 persen.
"Di sini kita bisa lihat gap pendapat dan belanja. Sumut 79,35 persen , sedangkan realisasi belanja 68,28 persen. Ini artinya masih ada celah fiskal lebih kurang 11 persen, ini yang mungkin perlu digenjot 11 persen ini," ujar Tito saat pemaparan pada rapat Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Rabu (17/11).
Baca juga: Wapres minta pemerintah daerah siaga hadapi bencana
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bupati dan wali kota se Sumut.
Selanjutnya mantan Kapolri itu menyebut realisasi penerimaan APBD Kota Siantar yang masih rendah yakni berkisar 51 persen. Menurut dia, hal itu akan berpengaruh terhadap belanja.
"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50 persen, ada 45 persen ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar November dan Desember," ungkapnya.
Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.
"Target dari bapak presiden, kita tahun ini 4 persen, perekonomian rata-rata lima persen sehingga pertumbuhan ekonomi lima persen. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," bebernya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Sedangkan untuk jumlah realisasi penerimaan pendapatan baik dari dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan asli daerah masih 79,35 persen.
"Di sini kita bisa lihat gap pendapat dan belanja. Sumut 79,35 persen , sedangkan realisasi belanja 68,28 persen. Ini artinya masih ada celah fiskal lebih kurang 11 persen, ini yang mungkin perlu digenjot 11 persen ini," ujar Tito saat pemaparan pada rapat Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Rabu (17/11).
Baca juga: Wapres minta pemerintah daerah siaga hadapi bencana
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bupati dan wali kota se Sumut.
Selanjutnya mantan Kapolri itu menyebut realisasi penerimaan APBD Kota Siantar yang masih rendah yakni berkisar 51 persen. Menurut dia, hal itu akan berpengaruh terhadap belanja.
"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50 persen, ada 45 persen ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar November dan Desember," ungkapnya.
Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.
"Target dari bapak presiden, kita tahun ini 4 persen, perekonomian rata-rata lima persen sehingga pertumbuhan ekonomi lima persen. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," bebernya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021