Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Inspektorat Kota bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan Kota Tebing Tinggi, Rabu (17/11) di ruang aula Balai Kota.
Sekretaris Inspektur Kota Maya Soraya, dalam laporanya maksud kegiatan ini adalah untuk membantu menentukan tindakan masa depan melalui proses perencanaan hingga penganggaran dengan memperhitungkan sumber dana yang ada.
Wali Kota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan, dalam bimbingan dan arahannya, menekankan beberapa hal kepada peserta.
Baca juga: Wali Kota Tebing Tinggi terima kunjungan BPKP Sumut
Lakukan care over RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2017-2022 yang belum selesai karena pandemi.
Penyelarasan RPJMN Nasional, memberikan kesempatan berinvestasi, memberi peluang kepada UMKM sebagai bahagian yang perlu diperhatikan dan dipush. Dan peningkatan kualitas digitalisasi.
Selain itu yang harus diperhatikan pembagian tugas sesuai dengan Undang-undang, bahwa tugas-tugas urusan wajib dari Pemerintah Daerah harus kita care over sebaik-baiknya, ujar Wali Kota.
Mudah-mudahan semua mau dan serius mengikuti dengan seksama kegiatan sosialisasi ini dan berharap sebelum akhir tahun 2021, kiranya pedoman ini disusun sebaik-baiknya, agar RPJMD di Kota Tebing Tinggi bisa selesai, pungkas Wali Kota.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Kwihatmaka, mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini, kiranya pengelolaan keuangan daerah bisa lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan tujuan tercapai.
Ada 5 unsur dalam antisipasi setiap tahapan; pertama, pengendalian dan penguatan. Kedua, penilaian resiko. Ketiga, aktifitas pengendalian. Keempat, Seluruh aktifitas disampaikan kepada seluruh anggota organisasi. Kelima, monitoring dan evaluasi.
Hal yang ingin kami sampaikan, bagaimana agar perencanaan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik.
Didentifikasi secara tepat sehingga tidak timbul resiko dan permasalahan didepan," demikian disampaikan Kwihatmaka.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Sekretaris Inspektur Kota Maya Soraya, dalam laporanya maksud kegiatan ini adalah untuk membantu menentukan tindakan masa depan melalui proses perencanaan hingga penganggaran dengan memperhitungkan sumber dana yang ada.
Wali Kota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan, dalam bimbingan dan arahannya, menekankan beberapa hal kepada peserta.
Baca juga: Wali Kota Tebing Tinggi terima kunjungan BPKP Sumut
Lakukan care over RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2017-2022 yang belum selesai karena pandemi.
Penyelarasan RPJMN Nasional, memberikan kesempatan berinvestasi, memberi peluang kepada UMKM sebagai bahagian yang perlu diperhatikan dan dipush. Dan peningkatan kualitas digitalisasi.
Selain itu yang harus diperhatikan pembagian tugas sesuai dengan Undang-undang, bahwa tugas-tugas urusan wajib dari Pemerintah Daerah harus kita care over sebaik-baiknya, ujar Wali Kota.
Mudah-mudahan semua mau dan serius mengikuti dengan seksama kegiatan sosialisasi ini dan berharap sebelum akhir tahun 2021, kiranya pedoman ini disusun sebaik-baiknya, agar RPJMD di Kota Tebing Tinggi bisa selesai, pungkas Wali Kota.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Kwihatmaka, mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini, kiranya pengelolaan keuangan daerah bisa lebih akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan tujuan tercapai.
Ada 5 unsur dalam antisipasi setiap tahapan; pertama, pengendalian dan penguatan. Kedua, penilaian resiko. Ketiga, aktifitas pengendalian. Keempat, Seluruh aktifitas disampaikan kepada seluruh anggota organisasi. Kelima, monitoring dan evaluasi.
Hal yang ingin kami sampaikan, bagaimana agar perencanaan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik.
Didentifikasi secara tepat sehingga tidak timbul resiko dan permasalahan didepan," demikian disampaikan Kwihatmaka.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021