Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tanjungbalai mendesak plt wali tota mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) setempat, karena dinilai tidak mampu melaksanakan kegiatan fisik sumber DAK bidang kesehatan Tahun Anggaran 2021.
Desakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Said Budi Syafril dalam sidang paripurna DPRD agenda penyampaian pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R APBD) Kota Tanjungbalai TA 2021, Kamis (23/9).
"Fraksi Golkar sangat menyesalkan tidak bisa terlaksana pembangunan gedung Puskesmas Teluk Nibung senilai Rp4 milyar dan pembangunan gedung Puskesmas Kampung baru senilai Rp3 milyar," ujar Budi membacakan pandangan umum fraksi Golkar.
Baca juga: Asmui ketua DPD KNPI Tanjungbalai hasil Musda XV terima gedung pemuda
Budi melanjutkan, mengamati kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, fraksi Golkar sangat apresiatif dan mendukung terhadap nota keuangan tentang Ranperda P APBD TA 2021, akan tetapi sangat memprihatinkan realisasi DAK bidang kesehatan yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat tidak terealisasi.
Tidak terealisasinya DAK tersebut karena ulah oknum kelompok kerja (Pokja) ULP Kota Tanjungbalai yang tidak profesional dan tidak berintegritas, serta tidak memahami secara mendalam akan peraturan yang ada tentang pengadaan barang/jasa.
"Untuk itu, fraksi Golkar meminta kepada Plt Wali kota Tanjungbalai harus dan segera mengevaluasi keras kinerja kepala Dinas Kesehatan, bagian UKPBJ atau Unit Layanan Pengadaan Tanjungbalai dan Pokja pemilihan barang/jasa dan PPK Dinas Kesehatan," kata Budi.
Budi juga meminta APIP untuk melakukan review dan audit terkait batalnya tender yang menyebabkan masyarakat Tanjungbalai dirugikan dalam hal Pelayanan Kesehatan, dimana seharusnya puskes tersebut bisa terbangun, akan tetapi menjadi tidak terlaksana.
Disamping DAK bidang kesehatan yang tidak terealisasi, fraksi Golkar juga menyesalkan seluruh OPD di jajaran Pemkot Tanjungbalai yang tidak menghadiri setiap rapat paripurna dan RPD- RDP dilaksanakan oleh DPRD.
Kemudian, fraksi Golkar melihat kurangnya pelayanan terhadap masyarakat di RSU Tengku Mansyur. Maka kinerja plt direktur harus dievaluasi. Manajemen pelayan kesehatan harus ditingkatkan dengan menambah dokter-dokter spesialis, terutama dokter kandungan.
"Saudara plt wali kota juga wajib menertibkan bangunan-bangunan tidak memiliki izin dan melanggar Peraturan Daerah sehingga marwah Pemkot terlihat secara serius melaksanakan kebijakan publik yang partisipatif dan mensejahterakan masyarakat. Golkar akan terus mengawalnya," kata Budi.
Sesuai catatan, fraksi Golkar juga mengingatkan Pemkot Tanjungbalai agar serius dalam penggunaan anggaran P.APBD yang relatif singkat. Maka efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran harus menjadi perhatian.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD diminta tetap komitmen memegang teguh maksud dan capaian program 2021, serta birokrasi yang baik dalam melayani publik karena akan menjadi kunci kesuksesan setiap OPD dalam menggunakan anggaran. Sebab, fraksi golkar sangat prihatin atas minimnya penyerapan anggaran dimasing-masing OPD.
Pemkot Tanjungbalai juga diminta mengevaluasi dan meninjau MoU-MoU dengan pihak ketiga yang sudah kadaluarsa. Memperjelas status Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah agar tidak menjadi sengketa seperti yang terjadi pada Gedung Serbaguna. Pemkot juga harus menginventarisir aset yang statusnya tidak jelas.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Desakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Said Budi Syafril dalam sidang paripurna DPRD agenda penyampaian pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R APBD) Kota Tanjungbalai TA 2021, Kamis (23/9).
"Fraksi Golkar sangat menyesalkan tidak bisa terlaksana pembangunan gedung Puskesmas Teluk Nibung senilai Rp4 milyar dan pembangunan gedung Puskesmas Kampung baru senilai Rp3 milyar," ujar Budi membacakan pandangan umum fraksi Golkar.
Baca juga: Asmui ketua DPD KNPI Tanjungbalai hasil Musda XV terima gedung pemuda
Budi melanjutkan, mengamati kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, fraksi Golkar sangat apresiatif dan mendukung terhadap nota keuangan tentang Ranperda P APBD TA 2021, akan tetapi sangat memprihatinkan realisasi DAK bidang kesehatan yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat tidak terealisasi.
Tidak terealisasinya DAK tersebut karena ulah oknum kelompok kerja (Pokja) ULP Kota Tanjungbalai yang tidak profesional dan tidak berintegritas, serta tidak memahami secara mendalam akan peraturan yang ada tentang pengadaan barang/jasa.
"Untuk itu, fraksi Golkar meminta kepada Plt Wali kota Tanjungbalai harus dan segera mengevaluasi keras kinerja kepala Dinas Kesehatan, bagian UKPBJ atau Unit Layanan Pengadaan Tanjungbalai dan Pokja pemilihan barang/jasa dan PPK Dinas Kesehatan," kata Budi.
Budi juga meminta APIP untuk melakukan review dan audit terkait batalnya tender yang menyebabkan masyarakat Tanjungbalai dirugikan dalam hal Pelayanan Kesehatan, dimana seharusnya puskes tersebut bisa terbangun, akan tetapi menjadi tidak terlaksana.
Disamping DAK bidang kesehatan yang tidak terealisasi, fraksi Golkar juga menyesalkan seluruh OPD di jajaran Pemkot Tanjungbalai yang tidak menghadiri setiap rapat paripurna dan RPD- RDP dilaksanakan oleh DPRD.
Kemudian, fraksi Golkar melihat kurangnya pelayanan terhadap masyarakat di RSU Tengku Mansyur. Maka kinerja plt direktur harus dievaluasi. Manajemen pelayan kesehatan harus ditingkatkan dengan menambah dokter-dokter spesialis, terutama dokter kandungan.
"Saudara plt wali kota juga wajib menertibkan bangunan-bangunan tidak memiliki izin dan melanggar Peraturan Daerah sehingga marwah Pemkot terlihat secara serius melaksanakan kebijakan publik yang partisipatif dan mensejahterakan masyarakat. Golkar akan terus mengawalnya," kata Budi.
Sesuai catatan, fraksi Golkar juga mengingatkan Pemkot Tanjungbalai agar serius dalam penggunaan anggaran P.APBD yang relatif singkat. Maka efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran harus menjadi perhatian.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD diminta tetap komitmen memegang teguh maksud dan capaian program 2021, serta birokrasi yang baik dalam melayani publik karena akan menjadi kunci kesuksesan setiap OPD dalam menggunakan anggaran. Sebab, fraksi golkar sangat prihatin atas minimnya penyerapan anggaran dimasing-masing OPD.
Pemkot Tanjungbalai juga diminta mengevaluasi dan meninjau MoU-MoU dengan pihak ketiga yang sudah kadaluarsa. Memperjelas status Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah agar tidak menjadi sengketa seperti yang terjadi pada Gedung Serbaguna. Pemkot juga harus menginventarisir aset yang statusnya tidak jelas.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021