Fraksi Pendekar Keadilan dan Fraksi Nurani Indonesia Raya DPRD Tanjungbalai melakukan aksi walk out (keluar) dari rapat paripurna agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Kamis (19/11).
Dalam rapat parpurna yang sudah dibuka Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin itu, Ketua Fraksi Pendekar Keadilan, Muhammad Yusuf interufsi dengan pernyataan bahwa rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS tersebut cacat hukum karena pembahasan dan penjadwalannya tidak mengacu tata tertib (tatib) DPR.
Baca juga: "Gilang" program BPJS Kesehatan untuk verifikasi data kepesertaan
"Paripurna ini mengangkangi tatib, kami dari fraksi Pendekar Keadilan menyatakan walk out," kata Yusuf seraya keluar dari ruang rapat diikuti anggota fraksi yakni, Andi Abdul Rahim, H.Alfian Panjaitan dan Mas Budi Panjaitan.
Aksi keluar ruangan berikutnya dilakukan ketua fraksi Nurani Indonesia Raya, Antoni Darwin.
"Paripurna KUA-PPAS ini cacat hukum. Kami juga walk out," kata Antoni, kemudian keluar ruangan diikuti anggotanya Nurul Hasnita Marpaung.
Kepada sejumlah wartawan, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus melalui mekanisme yakni melibatkan komisi-komisi DPRD. Begitu juga penjadwalan paripurna penetapan KUA-PPAS harus melibatkan badan musyawarah (Banmus).
Menurut Yusuf, pembahasan dan paripurna penetapan KUA-PPAS itu melanggar tatib DPRD sehingga cacat hukum. Untuk itu pimpinan DPRD wajib menjadwal ulang pembahasan dan paripurna penetapan KUA-PPAS yang menjadi acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai TA 2021.
"Tidak maksud menghambat pembahasan APBD, namun jika tidak ada penjadwalan sesuai mekanisme, maka kedepannnya kami tidak akan mengikuti serangkaian agenda rapat untuk membahas Ranacangan APBD hingga menetapkan Perda APBD 2021 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS," tegas Yusuf saat menggelar jumpa pers.
Senada dikatakan ketua fraksi Nurani Indonesia Raya, Antoni Darwin yang mendesak pimpinan dewan menjadwal ulang baik pembahasan dan penetapan KUA-PPAS tersebut.
"Sesuatu yang salah atau cacat hukum dari awal, maka akan melahirkan APBD yang cacat hukum. Sama seperti fraksi Pendekar Keadilan, kami fraksi Nurani Indonesia Raya tetap menolak hasil penetapan KUA-PPAS untuk dibahas dan nantinya ditetapkan menjadi APBD 2021," kata Antoni Darwin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Dalam rapat parpurna yang sudah dibuka Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin itu, Ketua Fraksi Pendekar Keadilan, Muhammad Yusuf interufsi dengan pernyataan bahwa rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS tersebut cacat hukum karena pembahasan dan penjadwalannya tidak mengacu tata tertib (tatib) DPR.
Baca juga: "Gilang" program BPJS Kesehatan untuk verifikasi data kepesertaan
"Paripurna ini mengangkangi tatib, kami dari fraksi Pendekar Keadilan menyatakan walk out," kata Yusuf seraya keluar dari ruang rapat diikuti anggota fraksi yakni, Andi Abdul Rahim, H.Alfian Panjaitan dan Mas Budi Panjaitan.
Aksi keluar ruangan berikutnya dilakukan ketua fraksi Nurani Indonesia Raya, Antoni Darwin.
"Paripurna KUA-PPAS ini cacat hukum. Kami juga walk out," kata Antoni, kemudian keluar ruangan diikuti anggotanya Nurul Hasnita Marpaung.
Kepada sejumlah wartawan, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus melalui mekanisme yakni melibatkan komisi-komisi DPRD. Begitu juga penjadwalan paripurna penetapan KUA-PPAS harus melibatkan badan musyawarah (Banmus).
Menurut Yusuf, pembahasan dan paripurna penetapan KUA-PPAS itu melanggar tatib DPRD sehingga cacat hukum. Untuk itu pimpinan DPRD wajib menjadwal ulang pembahasan dan paripurna penetapan KUA-PPAS yang menjadi acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai TA 2021.
"Tidak maksud menghambat pembahasan APBD, namun jika tidak ada penjadwalan sesuai mekanisme, maka kedepannnya kami tidak akan mengikuti serangkaian agenda rapat untuk membahas Ranacangan APBD hingga menetapkan Perda APBD 2021 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS," tegas Yusuf saat menggelar jumpa pers.
Senada dikatakan ketua fraksi Nurani Indonesia Raya, Antoni Darwin yang mendesak pimpinan dewan menjadwal ulang baik pembahasan dan penetapan KUA-PPAS tersebut.
"Sesuatu yang salah atau cacat hukum dari awal, maka akan melahirkan APBD yang cacat hukum. Sama seperti fraksi Pendekar Keadilan, kami fraksi Nurani Indonesia Raya tetap menolak hasil penetapan KUA-PPAS untuk dibahas dan nantinya ditetapkan menjadi APBD 2021," kata Antoni Darwin.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020