Pemerintah menyatakan sudah mengamankan pengadaan vaksin COVID-19 untuk 135 juta warga negara Indonesia hingga 2021.
"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah 'secure' untuk kebutuhan 135 juta orang dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta (dosis, red.). Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (12/10).
Ia menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas dengan topik "Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui video konferensi.
Baca juga: Riset: Virus corona baru dapat bertahan di uang kertas sampai 28 hari
"Kemudian sasaran penerima vaksin, pemerintah merencanakan penerima vaksin itu di garda terdepan itu, seperti paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta orang dengan kebutuhan vaksin 6,9 juta dosis," ungkap Airlangga.
Rinciannya, garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis, masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis, seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
Selain itu, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis, peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis, masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.
Total orang yang menjadi sasaran penerima vaksin 160 juta orang dan jumlah vaksin yang disediakan 320 juta dosis.
"Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin dan sekarang Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan Astra Zeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (dosis, red.) dan untuk itu diperlukan 'down payment' sebesar 50 persen atau 250 juta dolar AS," katanya. Nilai 250 juta dolar AS itu adalah Rp3,7 triliun.
Selain itu, dilakukan finalisasi dengan beberapa penyuplai.
"Kemudian juga finalisasi dengan beberapa 'supplier' atau beberapa provider vaksin seperti Sinovac, kita sudah punya jadwal detail pengadaan 143 juta dosis dan ini seluruhnya nanti awalnya bekerja sama dengan Bio Farma, dan Sinopharm itu sekitar 2020 15 juta (dosis, red.), kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu (dosis, red.) di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta (dosis, red.) dan Astra Zeneca di mana utk Bio Farma akan melakukan pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi," jelas Airlangga.
Beberapa perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin, seperti Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis fase tiga diselesaikan. Beberapa perusahaan lain yang masih dalam tahap pembicaraan, seperti AstraZeneca, Novavas, Pfizer, dan CEPI.
"'Down payment' sudah untuk Astra Zenica, yang lain sedang dalam pembahasan. Memang benar Pak Menkes, Menteri BUMN, dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail," katanya.
Pembelian vaksin memerlukan pembayaran uang muka, Perpres No 99/2020 memberikan dasar pemerintah untuk melakukan pembayaran uang muka dalam pembelian vaksin yang masih dalam tahap penyelesaian uji klinis. Dana untuk pembelian vaksin sudah dianggarkan dan menjadi bagian dari anggaran PEN.
Dari Sinovac itu diperkirakan 2020 bisa mendapatkan sekitar 18 juta dosis dan pada 2021 sekitar 125 juta dosis.
"Dari Sinopharm itu diperkiriakan Desember itu 15 juta (dosis,red.) dan tahun depan 50 juta (dosis, red.), sedangkan Cansino itu direncanakan tahun depan 15 juta (dosis, red.) dan Astrazenica 100 juta (dosis, red.). Terkait dengan Bio Farma jadwal detil dan kebutuhan anggaran untuk Bio Farma," katanya.
Terkait dengan vaksin Merah Putih, Menristek, Menkes, Menkeu tengah memastikan ketersediaan anggaran SDM dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran pengembangan vaksin tersebut sampai produksi selesai ditargetkan pada pertengahan 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah 'secure' untuk kebutuhan 135 juta orang dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta (dosis, red.). Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (12/10).
Ia menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas dengan topik "Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui video konferensi.
Baca juga: Riset: Virus corona baru dapat bertahan di uang kertas sampai 28 hari
"Kemudian sasaran penerima vaksin, pemerintah merencanakan penerima vaksin itu di garda terdepan itu, seperti paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta orang dengan kebutuhan vaksin 6,9 juta dosis," ungkap Airlangga.
Rinciannya, garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis, masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis, seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
Selain itu, aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis, peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis, masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.
Total orang yang menjadi sasaran penerima vaksin 160 juta orang dan jumlah vaksin yang disediakan 320 juta dosis.
"Terkait dengan pengadaan vaksin, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin dan sekarang Menteri Kesehatan maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan Astra Zeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (dosis, red.) dan untuk itu diperlukan 'down payment' sebesar 50 persen atau 250 juta dolar AS," katanya. Nilai 250 juta dolar AS itu adalah Rp3,7 triliun.
Selain itu, dilakukan finalisasi dengan beberapa penyuplai.
"Kemudian juga finalisasi dengan beberapa 'supplier' atau beberapa provider vaksin seperti Sinovac, kita sudah punya jadwal detail pengadaan 143 juta dosis dan ini seluruhnya nanti awalnya bekerja sama dengan Bio Farma, dan Sinopharm itu sekitar 2020 15 juta (dosis, red.), kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu (dosis, red.) di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta (dosis, red.) dan Astra Zeneca di mana utk Bio Farma akan melakukan pembelian di awal, terutama bahan baku yang akan diproduksi," jelas Airlangga.
Beberapa perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin, seperti Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis fase tiga diselesaikan. Beberapa perusahaan lain yang masih dalam tahap pembicaraan, seperti AstraZeneca, Novavas, Pfizer, dan CEPI.
"'Down payment' sudah untuk Astra Zenica, yang lain sedang dalam pembahasan. Memang benar Pak Menkes, Menteri BUMN, dan Ibu Menlu sedang dalam perjalanan untuk pembahasan secara lebih detail," katanya.
Pembelian vaksin memerlukan pembayaran uang muka, Perpres No 99/2020 memberikan dasar pemerintah untuk melakukan pembayaran uang muka dalam pembelian vaksin yang masih dalam tahap penyelesaian uji klinis. Dana untuk pembelian vaksin sudah dianggarkan dan menjadi bagian dari anggaran PEN.
Dari Sinovac itu diperkirakan 2020 bisa mendapatkan sekitar 18 juta dosis dan pada 2021 sekitar 125 juta dosis.
"Dari Sinopharm itu diperkiriakan Desember itu 15 juta (dosis,red.) dan tahun depan 50 juta (dosis, red.), sedangkan Cansino itu direncanakan tahun depan 15 juta (dosis, red.) dan Astrazenica 100 juta (dosis, red.). Terkait dengan Bio Farma jadwal detil dan kebutuhan anggaran untuk Bio Farma," katanya.
Terkait dengan vaksin Merah Putih, Menristek, Menkes, Menkeu tengah memastikan ketersediaan anggaran SDM dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran pengembangan vaksin tersebut sampai produksi selesai ditargetkan pada pertengahan 2021.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020