Tiga elemen masyarakat berdelegasi ke DPRD Tanjungbalai, Senin (30/8), menuntut pencabutan belajar dalam jaringan (daring) dan mengembalikannya belajar tatap muka bagi pelajar mulai tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat di daerah setempat, sebab belajar daring dinilai tidak efektif.
Kedatangan tiga elemen masyarakat yakni, Pelajar dan Mahasiswa Tanjungbalai Asahan (PEMTA), DPC Hasta Mahardika Soeharto (HMS) Indonesia Kota Tanjungbalai, dan Lintas Komite Sekolah Kota Tanjungbalai, diterima wakil ketua DPRD Tanjungbalai, Surya Darma bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam rapat dengar pendapat berlangsung di aula gedung dewan Tanjungbalai itu, Ketua PEMTA, Ahmad Rafi Tans menyatakan bahwa dimasa pandemi COVID-19 aktivitas belajar/kuliah bagi pelajar dan mahasiswa dilakukan daring.
Baca juga: Jajaran Polres Tanjungbalai ringkus lima tersangka perjudian
Kebijakan pemerintah menetapkan belajar/kuliah daring dinilai tidak efektif dan merugikan banyak pihak. Salah satu kerugian adalah tetap membayar uang sekolah atau kuliah.
"Untuk itu kami meminta agar Pemkot Tanjungbalai memberikan bantuan berupa
beasiswa kepada peserta didik, dan pemerintah mencabut kebijakan belajal daring," katanya.
Sementara itu Khairuddin Tambunan (Lintas Komite Sekolah), bahwa belajar daring merupakan praktik "pembodohan" anak bangsa dan banyak dikeluhkan para orang tua.
Baca juga: Kondisi bangunan RSU Tipe C Tanjungbalai memprihantinkan
Salah satu keluhan para orang tua siswa bertambahnya beban ekonomi untuk membeli paket internet. Karenanya, pemerintah diminta mencabut kebijakan belajar daring. Kalaupun harus (belajar daring), pihak sekolah wajib memberikan paket internet yang dananya bisa dialokasikan dalam BOS," kata Khairuddin Tambunan.
Ketua HMS Indonesia, Samin Sirait mendesak agar pemerintah Kota Tanjungbalai baik eksekutif dan legeslatif mendengar dan menyahuti keinginan masyarakat dengan mengembalikan sistim belajar tatap muka di sekolah setiap tingkatan.
"Karena banyak negatifnya, segera hentikan belajar daring, kembalika kepada sistim pendidikan tatap muka diluang kelas," katanya.
Wakil ketua DPRD, Surya Darma menyatakan aspirasi dan keluhan masyarakat segera akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya Pemkot Tanjungbalai.
"Aspirasi dan masukan yang kami terima segera disampaikan kepada pemerintah. Sama kita berharap agar pendidikan (belajar-mengajar dikembalikan ke tatap muka, pemerintah harus mencabut kebijakan belajar daring," kata Surya.
Pantauan digedung dewan, hadir dalam kesempatan itu Plt Kadis Penddikan Kota Tanjungbalai, Azhar, Sekretaris Dewan Penddikan Tanjungbalai, Lian Rangkuti. Usai menyampaikan aspirasi dan mendapat sambutan dewan, puluhan massa ketiga elemen masyarakat itu meninggalkan gedung dewan dan membubarkan diri.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Kedatangan tiga elemen masyarakat yakni, Pelajar dan Mahasiswa Tanjungbalai Asahan (PEMTA), DPC Hasta Mahardika Soeharto (HMS) Indonesia Kota Tanjungbalai, dan Lintas Komite Sekolah Kota Tanjungbalai, diterima wakil ketua DPRD Tanjungbalai, Surya Darma bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam rapat dengar pendapat berlangsung di aula gedung dewan Tanjungbalai itu, Ketua PEMTA, Ahmad Rafi Tans menyatakan bahwa dimasa pandemi COVID-19 aktivitas belajar/kuliah bagi pelajar dan mahasiswa dilakukan daring.
Baca juga: Jajaran Polres Tanjungbalai ringkus lima tersangka perjudian
Kebijakan pemerintah menetapkan belajar/kuliah daring dinilai tidak efektif dan merugikan banyak pihak. Salah satu kerugian adalah tetap membayar uang sekolah atau kuliah.
"Untuk itu kami meminta agar Pemkot Tanjungbalai memberikan bantuan berupa
beasiswa kepada peserta didik, dan pemerintah mencabut kebijakan belajal daring," katanya.
Sementara itu Khairuddin Tambunan (Lintas Komite Sekolah), bahwa belajar daring merupakan praktik "pembodohan" anak bangsa dan banyak dikeluhkan para orang tua.
Baca juga: Kondisi bangunan RSU Tipe C Tanjungbalai memprihantinkan
Salah satu keluhan para orang tua siswa bertambahnya beban ekonomi untuk membeli paket internet. Karenanya, pemerintah diminta mencabut kebijakan belajar daring. Kalaupun harus (belajar daring), pihak sekolah wajib memberikan paket internet yang dananya bisa dialokasikan dalam BOS," kata Khairuddin Tambunan.
Ketua HMS Indonesia, Samin Sirait mendesak agar pemerintah Kota Tanjungbalai baik eksekutif dan legeslatif mendengar dan menyahuti keinginan masyarakat dengan mengembalikan sistim belajar tatap muka di sekolah setiap tingkatan.
"Karena banyak negatifnya, segera hentikan belajar daring, kembalika kepada sistim pendidikan tatap muka diluang kelas," katanya.
Wakil ketua DPRD, Surya Darma menyatakan aspirasi dan keluhan masyarakat segera akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya Pemkot Tanjungbalai.
"Aspirasi dan masukan yang kami terima segera disampaikan kepada pemerintah. Sama kita berharap agar pendidikan (belajar-mengajar dikembalikan ke tatap muka, pemerintah harus mencabut kebijakan belajar daring," kata Surya.
Pantauan digedung dewan, hadir dalam kesempatan itu Plt Kadis Penddikan Kota Tanjungbalai, Azhar, Sekretaris Dewan Penddikan Tanjungbalai, Lian Rangkuti. Usai menyampaikan aspirasi dan mendapat sambutan dewan, puluhan massa ketiga elemen masyarakat itu meninggalkan gedung dewan dan membubarkan diri.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020