Posko cegah COVID-19 di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu berhenti beroperasi. Posko yang di dirikan DPD Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Labuhanbatu ini tidak terawat dan terbengkalai.
Sejumlah peralatan pelayananan, seperti meja dan kursi terlihat berserakan di bawah tenda yang berukuran 8 meter persegi. Bahkan sarana kebersihan pencuci tangan mini tidak terkontrol.
Pemandangan posko yang rencananya beroperasi selama satu bulan ini juga mengecoh warga dan pengguna jalan, yang ingin memeriksakan dirinya secara sukarela.
Baca juga: Periksa kehamilan, warga Labusel reaktif COVID-19
Baca juga: Pasien positif COVID-19 Labuhanbatu membaik, tim menunggu hasil tes untuk kembali
Menurut warga sekitar, Posko Cegah COVID-19 ini tidak mencerminkan penanganan sementara virus sesungguhnya. Mereka menyarankan, anggaran pendirian posko digunakan untuk pembelian masker atau dibelikan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat.
"Sangat disayangkan Posko Cegah COVID-19 ini terbengkalai," kata Melissa Ritonga dan Andi Nasution, Sabtu.
Pasangan suami itu tidak mengkritisi manfaat pendirian posko, bahkan mendorong pemerintah mendirikan posko-posko dan melakukan cek point di Jalinsum dengan mengandeng TNI/POLRI.
Menurut mereka, masyarakat sudah paham menjaga pola hidup sehat dan selalu mengikuti anjuran pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini
"Kami setuju mendirikan Posko Cegah COVID-19 di jalur masuk dan keluar Jalinsum, tidak di dalam kota, lebih baik dananya dibuat masker aja dan dibagikan ke masyarakat. Lebih bermanfaat," jelasnya.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Labuhanbatu, Aswin Syahputra Dalimunthe ketika di hubungi, Sabtu (2/5) akan melaporkan hasil dan evaluasi Posko Cegah COVID-19 kepada Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe. Apakah masa operasional di perpanjang ataupun ditutup dan berkoordinasi kegiatan dengan BPBD Labuhanbatu.
Dasar pelayanan antisipasi COVID-19 di Posko yang di dirikan sejak pertengahan April itu, kata dia, sudah dilakukan sebagaimana mestinya.
"Kami akan melaporkan ini kepada bupati, di lanjutkan atau tidak, karena masa beroperasinya berjalan hampir satu bulan," katanya.
Aswin menjelaskan, DPD PPNI Labuhanbatu mendirikan dua posko di Jalinsum dan di kawasan Stasiun Kereta Api dan di Jalinsum Adam Malik, Rantauprapat.
Namun, Posko di Stasiun Kereta Api sudah di bongkar dikarenakan Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional jalur Medan-Rantauprapat.
Pemerintah daerah juga sudah melakukan upaya maksimal wabah COVID-19 di setiap wilayah, diantaranya sosialisasi pola hidup sehat kepada warga dan mengiring penumpang melalui penarik becak bermotor yang turun untuk membersihkan diri di posko pencegahan.
Aswin membantah Posko Cegah COVID-19 itu tidak di manfaatkan dan di kontrol dengan baik. Menurut dia, DPD PPNI sudah menghadirkan 10 petugas medis yang menjaga dan selalu menunggu dari pagi hingga malam.
"Gaklah tertutup dan terlantar dua minggu, tapi sudah tidak beroperasi tiga hari puasa," jelas Aswin yang juga Ketua Karang Taruna, Kabupaten Labuhanbatu ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Sejumlah peralatan pelayananan, seperti meja dan kursi terlihat berserakan di bawah tenda yang berukuran 8 meter persegi. Bahkan sarana kebersihan pencuci tangan mini tidak terkontrol.
Pemandangan posko yang rencananya beroperasi selama satu bulan ini juga mengecoh warga dan pengguna jalan, yang ingin memeriksakan dirinya secara sukarela.
Baca juga: Periksa kehamilan, warga Labusel reaktif COVID-19
Baca juga: Pasien positif COVID-19 Labuhanbatu membaik, tim menunggu hasil tes untuk kembali
Menurut warga sekitar, Posko Cegah COVID-19 ini tidak mencerminkan penanganan sementara virus sesungguhnya. Mereka menyarankan, anggaran pendirian posko digunakan untuk pembelian masker atau dibelikan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat.
"Sangat disayangkan Posko Cegah COVID-19 ini terbengkalai," kata Melissa Ritonga dan Andi Nasution, Sabtu.
Pasangan suami itu tidak mengkritisi manfaat pendirian posko, bahkan mendorong pemerintah mendirikan posko-posko dan melakukan cek point di Jalinsum dengan mengandeng TNI/POLRI.
Menurut mereka, masyarakat sudah paham menjaga pola hidup sehat dan selalu mengikuti anjuran pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini
"Kami setuju mendirikan Posko Cegah COVID-19 di jalur masuk dan keluar Jalinsum, tidak di dalam kota, lebih baik dananya dibuat masker aja dan dibagikan ke masyarakat. Lebih bermanfaat," jelasnya.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Labuhanbatu, Aswin Syahputra Dalimunthe ketika di hubungi, Sabtu (2/5) akan melaporkan hasil dan evaluasi Posko Cegah COVID-19 kepada Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe. Apakah masa operasional di perpanjang ataupun ditutup dan berkoordinasi kegiatan dengan BPBD Labuhanbatu.
Dasar pelayanan antisipasi COVID-19 di Posko yang di dirikan sejak pertengahan April itu, kata dia, sudah dilakukan sebagaimana mestinya.
"Kami akan melaporkan ini kepada bupati, di lanjutkan atau tidak, karena masa beroperasinya berjalan hampir satu bulan," katanya.
Aswin menjelaskan, DPD PPNI Labuhanbatu mendirikan dua posko di Jalinsum dan di kawasan Stasiun Kereta Api dan di Jalinsum Adam Malik, Rantauprapat.
Namun, Posko di Stasiun Kereta Api sudah di bongkar dikarenakan Kementerian Perhubungan menghentikan sementara operasional jalur Medan-Rantauprapat.
Pemerintah daerah juga sudah melakukan upaya maksimal wabah COVID-19 di setiap wilayah, diantaranya sosialisasi pola hidup sehat kepada warga dan mengiring penumpang melalui penarik becak bermotor yang turun untuk membersihkan diri di posko pencegahan.
Aswin membantah Posko Cegah COVID-19 itu tidak di manfaatkan dan di kontrol dengan baik. Menurut dia, DPD PPNI sudah menghadirkan 10 petugas medis yang menjaga dan selalu menunggu dari pagi hingga malam.
"Gaklah tertutup dan terlantar dua minggu, tapi sudah tidak beroperasi tiga hari puasa," jelas Aswin yang juga Ketua Karang Taruna, Kabupaten Labuhanbatu ini.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020