Banjir bandang yang melanda Desa Hatapang dan Pematang di Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara diduga karena penebangan hutan di hulu desa tersebut. Air yang melimpah di saat penghujan tidak mampu lagi ditahan oleh resapan akar dan pohon-pohonan.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Labura, Tahan Munthe, kepada Antara, Minggu. "Banjir bandang diduga terjadi karena penebangan hutan di hulu desa yang menjadi korban," katanya.
Baca juga: Banjir bandang melanda Labuhanbatu Utara
Pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Labura itu menjelaskan, beberapa tahun silam masalah hutan di hulu Desa Hatapang sempat panas. Bahkan pihak legislatif juga sempat menggelar rapat dengar pendapat terkait masalah itu.
"Beberapa tahun lalu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota dari lintas komisi pernah turun ke Desa Hatapang. Masalahnya adalah terkait penebangan hutan di hulu desa mereka," beber pria bertubuh gempal tersebut.
Masih menurutnya, apa yang dikhawatirkan sebagian warga ternyata menjadi kenyataan. Memang saat itu, teejadi pro kontra antara warga desa terkait ijin salah satu perusahaan untuk menanfaatkan kayu yang ada di hutan kawasan tersebut.
Baca juga: Sejumlah rumah dan infrastruktur rusak, Bupati Labura tinjau lokasi banjir bandang
Dari informasi yang diperolehnya, akibat banjir bandang itu sejumlah rumah warga hilang dan rusak berat. "Sejauh ini kita belum mendapat kabar adanya korban jiwa. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa," tutupnya.
Di tempat terpisah Ketua Lembaga Konservasi Labura Lestari Khoiruddin Munthe juga menyatakan hal senada. Menurutnya, akibat beroperasinya sebuah perusahaan di hulu desa tersebut sempat membuat warga terpecah antara yang pro dan kontra.
"Kita sangat sedih dengan musibah ini. Padahal beberapa tahun silam, masalah hutan di Hatapang sudah mencuat ke permukaan. Bahkan sudah sampai ke DPRD Labura. Malahan ada warga yang dilaporkan ke pihak berwajib karena pro kontra itu," kenangnya.
Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait sebuah kebijakan agar bisa lebih waspada berhati-hati sebelum membuat sebuah keputusan. "Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi pihak berwenang agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan kebijakan," jelas pria yang belum beruntung menjadi anggota DPRD Labura tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Labura, Tahan Munthe, kepada Antara, Minggu. "Banjir bandang diduga terjadi karena penebangan hutan di hulu desa yang menjadi korban," katanya.
Baca juga: Banjir bandang melanda Labuhanbatu Utara
Pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Labura itu menjelaskan, beberapa tahun silam masalah hutan di hulu Desa Hatapang sempat panas. Bahkan pihak legislatif juga sempat menggelar rapat dengar pendapat terkait masalah itu.
"Beberapa tahun lalu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota dari lintas komisi pernah turun ke Desa Hatapang. Masalahnya adalah terkait penebangan hutan di hulu desa mereka," beber pria bertubuh gempal tersebut.
Masih menurutnya, apa yang dikhawatirkan sebagian warga ternyata menjadi kenyataan. Memang saat itu, teejadi pro kontra antara warga desa terkait ijin salah satu perusahaan untuk menanfaatkan kayu yang ada di hutan kawasan tersebut.
Baca juga: Sejumlah rumah dan infrastruktur rusak, Bupati Labura tinjau lokasi banjir bandang
Dari informasi yang diperolehnya, akibat banjir bandang itu sejumlah rumah warga hilang dan rusak berat. "Sejauh ini kita belum mendapat kabar adanya korban jiwa. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa," tutupnya.
Di tempat terpisah Ketua Lembaga Konservasi Labura Lestari Khoiruddin Munthe juga menyatakan hal senada. Menurutnya, akibat beroperasinya sebuah perusahaan di hulu desa tersebut sempat membuat warga terpecah antara yang pro dan kontra.
"Kita sangat sedih dengan musibah ini. Padahal beberapa tahun silam, masalah hutan di Hatapang sudah mencuat ke permukaan. Bahkan sudah sampai ke DPRD Labura. Malahan ada warga yang dilaporkan ke pihak berwajib karena pro kontra itu," kenangnya.
Ia berharap peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait sebuah kebijakan agar bisa lebih waspada berhati-hati sebelum membuat sebuah keputusan. "Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi pihak berwenang agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan kebijakan," jelas pria yang belum beruntung menjadi anggota DPRD Labura tersebut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019