Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan alasan beras dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton turun mutu, salah satunya karena pengalihan program bantuan sosial pemberian beras.
"Program itu batal sedangkan sudah terlanjur kita dorong ke wilayah-wilayah penerima BPNT, dan sudah dikemas dalam kemasan 5 kg. Ternyata tidak jadi dipakai, kalau kita tarik biayanya lebih tinggi," kata Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Buwas menyebutkan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Bulog tidak maksimal dalam menyalurkan stok CBP. Hal itu karena BPNT menggantikan penyaluran beras langsung, menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah.
Masyarakat pun dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur. Sifat alami beras yang tidak bertahan lama lebih dari empat bulan, menyebabkan stok beras Bulog pun mengalami penurunan mutu dan terancam rusak.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh menyebutkan akibat pengalihan program Rastra ke BPNT, penyalutan CBP menurun drastis, dari sebelumnya. 2,3 juta ton pada 2016 menjadi hanya sekitar 350.000 ton pada 2019.
"Banyak faktor, ada daerah yang kena banjir, kecilnya penyaluran dari 2,3 juta ton menjadi 300 ribuan ton. Beras juga kan barang mudah rusak," kata Tri.
Faktor lainnya yang menyebabkan penumpukan stok karena belum ada penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan CBP melalui program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar.
Ada pun sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pelepasan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Meski demikian, beras tersebut sebenarnya masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan, penukaran, penjualan di bawah HET, serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan.
Buwas pun membeberkan sejumlah skema untuk disposal beras CBP, antara lain diolah kembali menjadi tepung beras, pakan ayam, hingga menjadi bahan lainnya yang tidak bisa dikonsumsi lagi, yakni menjadi ethanol.
Sebelum diolah kembali, Buwas menegaskan akan membuka lelang terlebih dahulu untuk menjual beras-beras yang turun mutu tersebut. Dana yang didapat dari hasil lelang akan diterima oleh Bulog untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Program itu batal sedangkan sudah terlanjur kita dorong ke wilayah-wilayah penerima BPNT, dan sudah dikemas dalam kemasan 5 kg. Ternyata tidak jadi dipakai, kalau kita tarik biayanya lebih tinggi," kata Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Buwas menyebutkan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Bulog tidak maksimal dalam menyalurkan stok CBP. Hal itu karena BPNT menggantikan penyaluran beras langsung, menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah.
Masyarakat pun dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur. Sifat alami beras yang tidak bertahan lama lebih dari empat bulan, menyebabkan stok beras Bulog pun mengalami penurunan mutu dan terancam rusak.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh menyebutkan akibat pengalihan program Rastra ke BPNT, penyalutan CBP menurun drastis, dari sebelumnya. 2,3 juta ton pada 2016 menjadi hanya sekitar 350.000 ton pada 2019.
"Banyak faktor, ada daerah yang kena banjir, kecilnya penyaluran dari 2,3 juta ton menjadi 300 ribuan ton. Beras juga kan barang mudah rusak," kata Tri.
Faktor lainnya yang menyebabkan penumpukan stok karena belum ada penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan CBP melalui program Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar.
Ada pun sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pelepasan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Meski demikian, beras tersebut sebenarnya masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan, penukaran, penjualan di bawah HET, serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan.
Buwas pun membeberkan sejumlah skema untuk disposal beras CBP, antara lain diolah kembali menjadi tepung beras, pakan ayam, hingga menjadi bahan lainnya yang tidak bisa dikonsumsi lagi, yakni menjadi ethanol.
Sebelum diolah kembali, Buwas menegaskan akan membuka lelang terlebih dahulu untuk menjual beras-beras yang turun mutu tersebut. Dana yang didapat dari hasil lelang akan diterima oleh Bulog untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019