Indonesia bercita-cita akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Dan grand design untuk mewujudkan target itu telah dibuat oleh Kementerian Pertanian RI melalui sejumlah programnya.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Ir Ali Jamil MP PhD kepada wartawan di sela acara Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian Sumut di Aekkanopan Kecamatan Kualuhhulu Labuhanbatu Utara, Minggu.
Kaban Karantina Kementerian Pertanian Ir Ali Jamil MP PhD didampingi Wabup Labura KRT Drs H Dwi Prantara MM saat melihat komoditas ekspor sebelum pelepasan dalam sebuah acara di Aekkanopan, Minggu. (Antara Sumut/Sukardi)
Diantara program yang dilakukan adalah membuat IMACS (Indonesian Map of Agriculture and Comoditiea Spot), yaitu informasi komoditas eksport di setiap daerah. Melalui IMACS itu, akan diketahui siapa pengekspor, apa yang diekspor dan kemana negara tujuan ekspor.
"Ini digunakan untuk perencanaan pembangunan permanen yang sesungguhnya untuk permanen mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada Tahun 2045," kata pria yang mengaku bermarga Harahap tersebut.
Hal itu, tambahnya, merupakan visi Kementerian Pertanian. "Pak Menteri Pertanian sudah menyiapkan dan mendudukkan grand design untuk itu," katanya yang pada kesempatan itu didampingi Wabup Labura KRT Drs H Dwi Prantara MM dan pejabat lainnya.
Selain itu, kementerian pertanian juga membuat program inline inspection untuk komoditas ekspor. Petugas Karantina, paparnya lagi, siap jemput bola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya, agar hasil pertanian memenuhi persyaratan untuk ekspor atau good handling process (GHP).
Untuk ekspor komoditas, Kementan juga mengeluarkan sertifikat. Saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama sertifikat online dengan empat negara yaitu Belanda, Vietnam, Australia dan Selandia Baru. Gunanya, sebelum komoditas diekspor, eksportir mengirimkan sertifikatnya duluan.
Kalau sudah oke, barulah barangnya dikirim menyusul. Manfaat atau keuntungannya, barang yang dikirim tidak akan ditolak lagi. Sementara kalau tidak menggunakan sistem online itu, barang dikirim bersama sertifikat dan peluang komoditas ditolak itu ada.
Ke depan, paparnya lagi, Indonesia berharap sistem online ini dikembangkan lagi ke negara lain seperti di Uni Eropa. Ditargetkan ada 20 negara yang nantinya bisa bekerjasama dengan sistim online tersebut.
Ali Jamil juga berharap, ke depan komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku. Tetapi hendaknya, barang tersebut sudah merupakan industri hilir dari komoditas yang ada sehingga nilainya lebih tinggi.
