Wakil Bupati Langkat Syah Afandin memberikan jawaban atas padangan umum dari berbagai fraksi DPRD setempat tentang pembahasan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Langkat TA 2019, pada rapat paripurna di gedung DPRD, di Stabat, Selasa.
Dalam jawaban yang disampaikan bersifat penting dan mendesak. Sedangkan pertanyaan yang bersifat saran dan himbauan, akan direkapitulasi untuk dibahas, dipelajari dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD sesuai tufoksinya, serta akan dikordinasikan kepada intansi lain atau pemerintah yang lebih tinggi sesuai kewenangannya, katanya.
Terkait pembangunan pusat kuliner yang berlokasi di Sei Karang Desa Kwala Begumit, yang tidak berfungsi sesuai harapan padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar.
Dimana bangunan tersebut program pemerintah pusat yang ada di daerah, dibangun melalui anggaran Kementerian Perindustrian RI, dengan nama Sentral IKM furnitur mebel, difungsikan sebagai tempat produksi mebel bagi pelaku IKM yang berasal dari beberapa kecamatan.
“Saat ini telah ada pelaku usaha mebel menjalankan produksinya, sebanyak 10 pelaku dari yang direncanakan 20 pelaku usaha,” sebutnya.
Menyangkut penggunaan anggaran dapat mencapai keseimbangan ekonomi makro pada prekonomian masyarakat, maka Pemkab Langkat telah menyusun kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2019, dengan memperhatikan kondisi ekonomi mikro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
Mengenai pendapatan daerah yang mengalami kenaikan 1,68 persen dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun dari PAD lainnya turun hingga 4,37 persen, dapat disampaikan bahwa jenis pendapatan dari kelompok PAD yang mengalami penurunan dari lain–lain PAD yang sah yaitu dari jasa giro dan lain penerimaan.
Ketua DPRD Langkat Surialam, menjelaskan, selesainya rapat paripurna ini, akan dilajutkan dengan rapat paripurna berikutnya, dalam rangka pengesahan dan persetujuan Ranperda tentang P-ABPD Langkat TA 2019 menjadi Perda.
'Yang aan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Langkat," sebutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Dalam jawaban yang disampaikan bersifat penting dan mendesak. Sedangkan pertanyaan yang bersifat saran dan himbauan, akan direkapitulasi untuk dibahas, dipelajari dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD sesuai tufoksinya, serta akan dikordinasikan kepada intansi lain atau pemerintah yang lebih tinggi sesuai kewenangannya, katanya.
Terkait pembangunan pusat kuliner yang berlokasi di Sei Karang Desa Kwala Begumit, yang tidak berfungsi sesuai harapan padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar.
Dimana bangunan tersebut program pemerintah pusat yang ada di daerah, dibangun melalui anggaran Kementerian Perindustrian RI, dengan nama Sentral IKM furnitur mebel, difungsikan sebagai tempat produksi mebel bagi pelaku IKM yang berasal dari beberapa kecamatan.
“Saat ini telah ada pelaku usaha mebel menjalankan produksinya, sebanyak 10 pelaku dari yang direncanakan 20 pelaku usaha,” sebutnya.
Menyangkut penggunaan anggaran dapat mencapai keseimbangan ekonomi makro pada prekonomian masyarakat, maka Pemkab Langkat telah menyusun kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2019, dengan memperhatikan kondisi ekonomi mikro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
Mengenai pendapatan daerah yang mengalami kenaikan 1,68 persen dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun dari PAD lainnya turun hingga 4,37 persen, dapat disampaikan bahwa jenis pendapatan dari kelompok PAD yang mengalami penurunan dari lain–lain PAD yang sah yaitu dari jasa giro dan lain penerimaan.
Ketua DPRD Langkat Surialam, menjelaskan, selesainya rapat paripurna ini, akan dilajutkan dengan rapat paripurna berikutnya, dalam rangka pengesahan dan persetujuan Ranperda tentang P-ABPD Langkat TA 2019 menjadi Perda.
'Yang aan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Langkat," sebutnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019