Tokoh pendidikan agama Islam Kabupaten Labuhanbatu mengimbau masyarakat tidak mengikuti gerakan 'people power' pada 22 Mei yang menolak hasil pemilihan umum secara serentak tahun 2019.
Pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat dalam upaya mengubah hasil pemilihan umum itu tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang. Namun, menuntut penyelenggara pemilihan agar bekerja secara profesional memang diperbolehkan dalam era demokrasi saat ini.
"Demo untuk menuntut KPU agar profesional dan tidak melakukan kecurangan sah-sah saja, kalau demo mengarah pada 'people power' untuk kudeta maka ini tidak bisa dibenarkan," kata Ketua Yayasan Al-Azhar Centre Kabupaten Labuhanbatu, H. Rendi Fitra Yana, Lc, MHI, Selasa (21), di Rantauprapat.
Ia menjelaskan, dinamika politik yang digagas segelintir orang saat ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, membuat keresahan masyarakat. Apalagi dalam bulan suci Ramadhan.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat dalam bulan suci Ramadhan dijadikan sebagai ladang amal ibadah dalam meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
Ia selalu berdoa dan berharap Allah SWT menjaga Indonesia dan memberikan pemimpin bangsa yang mampu merekatkan kembali kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.
"Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan berdoa, terlebih di bulan Ramadhan, agar Allah SWT menjaga Indonesia dan memberikan pemimpin terbaik," ujar Rendi Fitra Yana yang juga seorang pendakwah.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan menyikapi gerakan 'people power' ataupun kedaulatan rakyat merupakan kebutuhan apabila adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam mengawal hasil Pemilu 2019.
Sebagai Ketua Tim BPN pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kabupaten Labuhanbatu ia mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik.
Pihaknya hingga saat tidak ada mengarahkan atau mengkoordinir untuk melaksanakan gerakan 'people power' ataupun kedaulatan rakyat di daerah.
"Sampai hari ini kami tidak ada mengajak masyarakat melakukan gerakan 'people power'," tegas Abdul Karim Hasibuan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Labuhanbatu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat dalam upaya mengubah hasil pemilihan umum itu tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang. Namun, menuntut penyelenggara pemilihan agar bekerja secara profesional memang diperbolehkan dalam era demokrasi saat ini.
"Demo untuk menuntut KPU agar profesional dan tidak melakukan kecurangan sah-sah saja, kalau demo mengarah pada 'people power' untuk kudeta maka ini tidak bisa dibenarkan," kata Ketua Yayasan Al-Azhar Centre Kabupaten Labuhanbatu, H. Rendi Fitra Yana, Lc, MHI, Selasa (21), di Rantauprapat.
Ia menjelaskan, dinamika politik yang digagas segelintir orang saat ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, membuat keresahan masyarakat. Apalagi dalam bulan suci Ramadhan.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat dalam bulan suci Ramadhan dijadikan sebagai ladang amal ibadah dalam meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
Ia selalu berdoa dan berharap Allah SWT menjaga Indonesia dan memberikan pemimpin bangsa yang mampu merekatkan kembali kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.
"Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan berdoa, terlebih di bulan Ramadhan, agar Allah SWT menjaga Indonesia dan memberikan pemimpin terbaik," ujar Rendi Fitra Yana yang juga seorang pendakwah.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan menyikapi gerakan 'people power' ataupun kedaulatan rakyat merupakan kebutuhan apabila adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam mengawal hasil Pemilu 2019.
Sebagai Ketua Tim BPN pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kabupaten Labuhanbatu ia mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik.
Pihaknya hingga saat tidak ada mengarahkan atau mengkoordinir untuk melaksanakan gerakan 'people power' ataupun kedaulatan rakyat di daerah.
"Sampai hari ini kami tidak ada mengajak masyarakat melakukan gerakan 'people power'," tegas Abdul Karim Hasibuan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Labuhanbatu.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019