Seirampah (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, meminta petunjuk dan arahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar ke depannya dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, di Seirampah, Kamis, mengatakan, pihaknya merasa sangat perlu dorongan dan masukan dari BPK atas permasalahan yang terjadi guna perbaikan pengelolaan keuangan sesuai penilaian.
Misalnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik dokumen maupun pelaksanaannya di lapangan, pengelolaan aset daerah agar selaras dengan inventarisasi, legitimasi hukum atas hak penetapan infrastruktur, proses serah terima dan keselarasan nilai aset SMA/SMK dengan Pemprovsu.
"Itu penting karena ini menyangkut reputasi kerja yang telah terukur dan terinventarisir dengan baik serta masalah regulasi serta kompetensi," katanya.
Untuk itu pihaknya mohon saran dan petunjuk BPK agar capaian yang lain dapat berkorelasi positif dengan pencapaian pengelolaan keuangan yang sesuai penilaian dari BPK agar menjadi lebih baik.
"Kesemuanya adalah agar kita dapat mengikuti prestasi daerah lain yang mendapat opini WTP dalam pengelolaan administrasi keuangannya," katanya.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Dra VM Ambar Wahyuni menyampaikan tahun ini Kabupaten Serdang bedagai menjadi kabupaten ke-23 di Sumut yang dijadikan lokasi koordinasi, supervisi dan audit keuangan.
Audit dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun membina agar diperbaiki apa yang belum tepat menjadi tepat dan sesuai ketentuan.
"Kami datang ke Serdang bedagai ini agar daerah ini dapat mengikuti daerah lain yang mendapatkan opini WTP," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan aset dan pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat mempengaruhi penilaian opini keuangan serta bergantung dari data yang disampaikan kepada BPK-RI.
"Jika masih terdapat temuan-temuan yang dianggap belum tepat baik administrasi, penggunaan serta pertanggungjawaban, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat perolehan opini WTP," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, di Seirampah, Kamis, mengatakan, pihaknya merasa sangat perlu dorongan dan masukan dari BPK atas permasalahan yang terjadi guna perbaikan pengelolaan keuangan sesuai penilaian.
Misalnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik dokumen maupun pelaksanaannya di lapangan, pengelolaan aset daerah agar selaras dengan inventarisasi, legitimasi hukum atas hak penetapan infrastruktur, proses serah terima dan keselarasan nilai aset SMA/SMK dengan Pemprovsu.
"Itu penting karena ini menyangkut reputasi kerja yang telah terukur dan terinventarisir dengan baik serta masalah regulasi serta kompetensi," katanya.
Untuk itu pihaknya mohon saran dan petunjuk BPK agar capaian yang lain dapat berkorelasi positif dengan pencapaian pengelolaan keuangan yang sesuai penilaian dari BPK agar menjadi lebih baik.
"Kesemuanya adalah agar kita dapat mengikuti prestasi daerah lain yang mendapat opini WTP dalam pengelolaan administrasi keuangannya," katanya.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Dra VM Ambar Wahyuni menyampaikan tahun ini Kabupaten Serdang bedagai menjadi kabupaten ke-23 di Sumut yang dijadikan lokasi koordinasi, supervisi dan audit keuangan.
Audit dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun membina agar diperbaiki apa yang belum tepat menjadi tepat dan sesuai ketentuan.
"Kami datang ke Serdang bedagai ini agar daerah ini dapat mengikuti daerah lain yang mendapatkan opini WTP," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan aset dan pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat mempengaruhi penilaian opini keuangan serta bergantung dari data yang disampaikan kepada BPK-RI.
"Jika masih terdapat temuan-temuan yang dianggap belum tepat baik administrasi, penggunaan serta pertanggungjawaban, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat perolehan opini WTP," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019