Rantauprapat (Antaranews Sumut) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengunjungi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka penyerahan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018 di daerah.
Sekretaris daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ahmad Muflih di Rantauprapat, Rabu menyampaikan, kunjungan ini sebagai momentum peningkatan pelayanan publik serta kinerja-kinerja di OPD pemerintah daerah.
Kedatangan Ombudsman memberi kesempatan dalam mengevaluasi kriteria penilaian untuk meningkat nilai pelayanan publik sehingga kita bisa mendapat predikat zona hijau.
"Ombudsman RI perwakilan Sumut menyerahkan hasil evaluasi terhadap pelayanan publik sekaligus bersilahturahmi," ujarnya.
Ia menagaskan kepada OPD yakni Inspektur Daerah, Bagian Ortala, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mensosialisasikan agar dapat bersinergi dan memahami strategi guna mencapai tujuan zona hijau.
Sebagai pelayanan masyarakat harus terus berupaya memenuhi hak atas pelayanan berkualitas kepada setiap masyarakat yang menginginkan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan saat ini. "Muara pemerintahan sekarang adalah go publik," ujarnya.
Kepala Keasisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Dedi Irsan menyampaikan, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Yakni, diselenggarakan penyelenggara Negara maupun Pemerintah sesuai dengan UU nomor 37 Tahun 2008 dan UU nomor 25 Tahun 2009.
Ia menjelaskan, bahwa yang menjadi indikator penilaian ada 10 variabel, yakni standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana serta fasilitas.
Selanjutnya, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilian kerja, visi misi pelayanan,atribut dan pelayanan terpadu.
"Kami berharap pada penilian tahun 2019 ini Labuhanbatu dapat memperoleh zona hijau. Kabupaten Labuhanbatu, merupakan daerah yang mendapat zona hijau pada tahun 2018," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Sekretaris daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ahmad Muflih di Rantauprapat, Rabu menyampaikan, kunjungan ini sebagai momentum peningkatan pelayanan publik serta kinerja-kinerja di OPD pemerintah daerah.
Kedatangan Ombudsman memberi kesempatan dalam mengevaluasi kriteria penilaian untuk meningkat nilai pelayanan publik sehingga kita bisa mendapat predikat zona hijau.
"Ombudsman RI perwakilan Sumut menyerahkan hasil evaluasi terhadap pelayanan publik sekaligus bersilahturahmi," ujarnya.
Ia menagaskan kepada OPD yakni Inspektur Daerah, Bagian Ortala, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mensosialisasikan agar dapat bersinergi dan memahami strategi guna mencapai tujuan zona hijau.
Sebagai pelayanan masyarakat harus terus berupaya memenuhi hak atas pelayanan berkualitas kepada setiap masyarakat yang menginginkan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan saat ini. "Muara pemerintahan sekarang adalah go publik," ujarnya.
Kepala Keasisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Dedi Irsan menyampaikan, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Yakni, diselenggarakan penyelenggara Negara maupun Pemerintah sesuai dengan UU nomor 37 Tahun 2008 dan UU nomor 25 Tahun 2009.
Ia menjelaskan, bahwa yang menjadi indikator penilaian ada 10 variabel, yakni standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana serta fasilitas.
Selanjutnya, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilian kerja, visi misi pelayanan,atribut dan pelayanan terpadu.
"Kami berharap pada penilian tahun 2019 ini Labuhanbatu dapat memperoleh zona hijau. Kabupaten Labuhanbatu, merupakan daerah yang mendapat zona hijau pada tahun 2018," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019